digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

t.-identifikasi-faktor---aep.pdf
Terbatas  
» Gedung UPT Perpustakaan

Arah perkembangan fisik Kota Soreang yang terjadi ke arah timur taut menuju Bandung. cenderung menyalahi rencana kota yang mengarahkan perkembangan kota ke bagian selatan terlebih dahulu dan kemudian secara hati-hati ke arah utara dan timmr taut menuju Bandung. Kecenderungan terjadinya penyimpangan arah perkembangan Kota Soreang ini dapat terlilhat dari banyaknya kawasan yang tidak terbangun di bagian selatan, dan tengah kota, yang seharusnya telah terbangun terlebih dahulu, sementara kawasan di bagian utana dan timur taut kota yang berbatasan dengan wilayah jalur Bandung - Soreang yang rencananya terbangun pada tahap aklur perencanaan, justru telah terbangun sebelum masanya. Keadaan ini selain akan mengakibatkan kecendermigan penyatuan kawasan fisik Kota Soreang dengan Kota Bandwlg, juga akan mengakibatkan mclemahnya peran Kota Soreang sebagai counter magnet Kota Bandwig. Oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan penyimpangan arah perkembangan Kota Soreang olch Pemerintah Daerah. Namun, upaya pengelolaan tersebut belum dapat dilakukan dengan tepat, karena hingga saat ini belum diketahui dengan pasti faktor utama apa yang menycbabkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor utama penyebab teriadinya penyimpangan arah perkembangn Kota Soreang, sehingga diharapkan akan dapat menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk melakukan tindakan pengelolaan penyimpangan arah perkembangan Kota Soreang. Dari hasil analisis studi diperoleh kesimpulan bahwa faktor utama penyebab terjadinva penyimpangan arah perkembangan Kota Soreang adalah lemahnya faktor dava tarik Kota Soreang yang disebabkan oleh rendahnva aksesibilitas Kota Soreang. Faktor penting lainnya adalah tingginya daya tarik wilayah jalur Bandung - Soreang yang disebabkan oleh berkembangnya kegiatan industri, perdagangan dan perumalian di wilayah ini. Berdasarkan hat tersebut, saran dan rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menghentikan kebijakan mikro di wilayah jalur Bandung-Soreang. untuk selanjutnya mengembangkan kebijakan makro yang mengutamakan kepentingan Wilayah yang lebih luas, sehingga dapat mengembagkan Kota Soreang. Tindakan ini dapat disertai dengan intervensi melalui pengembangan insentif dan disentif yang tepat sesuai faktor utama dan faktor penting lainnya yang telah teridentifikasi.