Keberadaan basis data PBB baik berupa data atribut maupun data spasial mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan administrasi PBB di semua level organisasi DJP. Akan tetapi pentingnya peranan tersebut tidak diimbangi dengan kehandalan sistem informasi untuk pengelolaannya. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya data yang tidak valid dalam basis data spasial PBB. Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB) sebagai sistem informasi pengelola data spasial PBB mempunyai beberapa kelemahan terutama pada basis data spasialnya. Kelemahan tersebut dapat mengakibatkan beberapa permasalahan yang terkait dengan integritas data spasial. Dari permasalahan yang ada berdampak kurang baik bagi kegiatan administasi PBB. Perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.Pada penelitian ini dilakukan penerapan enterprise rule pada basis data spasial melalui penyusunan dan transformasi enterprise rule ke dalam SMBD (sistem manajemen basis data). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas basis data spasial. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis basis data spasial eksisting, penyusunan enterprise rule data spasial, perancangan transformasi enterprise rule pada SMBD melalui rancang ulang basis data spasial, implementasi rancangan pada SMBD Oracle serta pengujian dan analisis.Berdasarkan hasil pengujian, basis data spasial PBB hasil proses rancang ulang mampu meningkatkan integritas data spasial PBB melalui pencegahan masuknya berbagai data spasial yang salah (tidak valid) ke dalam sistem basis data. Beberapa kelemahan basis data yang ada sebagaian besar dapat diatasi melalui penerapan enterprise rule. Namun demikian, masih diperlukan pengujian basis data yang komprehensif di KPBB atau KPP Pratama untuk mengetahui kemampuan basis data spasial sebenarnya.