Perpustakaan Digital ITB

Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang erat kaitannya dengan pengadaan perumahan untuk masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan jumlah penduduk yang timbul di kota-kota yang sedang berkembang. Isu backlog dan kelayakan rumah masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah dengan penetapan target penanganan 10.000 hektar kawasan kumuh di Indonesia melalui pola peremajaan (regeneration/renewal) hingga tahun 2024. Salah satu lokasi potensial peremajaan kawasan kumuh yang ditetapkan Pemerintah terletak di Kelurahan Sadang Serang dengan luas kawasan permukiman kumuh sebesar8,27 hektar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang kebutuhan unit dan biaya peremajaan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, tepatnya di RW 19, 20, dan 21 dengan konsep konsolidasi lahan vertikal. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data primer meliputi wawancara stakeholder dan obervasi lapangan serta data sekunder dari berbagai instansi terkait. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini meliputi analisis deskriptif kualitatif terhadap kondisi fisik dan desain respons kawasan, analisis penghitungan konsolidasi lahan, dan analisis perancangan 3D bangunan serta estimasi cost-revenue proyek konsolidasi. Berdasarkan hasil analisis, pada delineasi studi masih teridentifikasi kondisi tata letak bangunan yang saling berdekatan, jaringan drainase sekunder dengan ukuran yang belum memenuhi standar ideal, dan adanya pembangunan bangunan hunian hingga tepi sungai tanpa adanya batas sempadan sungai, serta kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sehingga termasuk kategori kumuh. Berdasarkan hasil penghitungan konsolidasi lahan, kompensasi untuk masyarakat setempat terdiri dari 1.440 unit rumah susun sewa, 771 unit apartemen milik, kompensasi uang tunai sebesar Rp97.700.277.000,33 kompensasi berupa equity senilai Rp22.946.743.457,95. Proyek pembangunan diestimasikan membutuhkan biaya pembangunan sebesar Rp1.001.780.212.258 yang terdiri dari biaya pemerintah untuk rumah susun sewa sebesar 338,4 miliar rupiah, biaya pembangunan apartemen milik peserta konsolidasi sebesar 193 miliar rupiah, dan biaya pembangunan fasilitas komersial yang dikelola KPBUM sebesar 339,6 miliar rupiah dengan potensi pendapatan sewa rusun untuk pemerintah sebesar 3,5 miliar rupiah per tahun dan penyewaan fasilitas komersial sebesar 23,1 miliar rupiah per tahun.