digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 1 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 2 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 3 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 4 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 5 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 6 Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira

PUSTAKA Deni Nurdiansyah
PUBLIC Yoninur Almira


Keselamatan menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan transportasi, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Angkutan danau dan penyeberangan di Danau Toba menjadi moda transportasi utama dalam mewujudkan konektivitas atar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu KSPN yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah, oleh karena itu keselamatan transportasi danau dan penyeberangan perlu ditingkatkan. Hasil investigasi kecelakaan pelayaran oleh KNKT terkait tenggelamnya KM. Sinar Bangun di Danau Toba menunjukan banyaknya temuan dari Aspek Kelembagaan yang perlu dibenahi diantaranya yaitu Regulasi, Organisasi maupun Sumber Daya Manusia. Dalam penelitian ini digunakan Analisa Hirarki Proses (AHP) untuk mengukur tingkat prioritas dari aspek kelembagaan tersebut, sehingga dapat diperoleh alternatif prioritas dalam upaya perbaikan keselamatan pelayaran di Danau Toba. Untuk melakukan Analisa Hirarki Proses (AHP) diperlukan pendapat dari para pakar di bidang transportasi danau dan penyeberangan yang berpengalaman dalam penyusunan kebijakan, regulasi dan operasional di lapangan. Dari kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan, diperoleh hasil bahwa kriteria Kinerja Organisasi mendapat bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 40,4% dan bobot kriteria Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 33,0%. Sedangkan sub kriteria yang memiliki bobot paling tinggi yaitu Belum Adanya Organisasi Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar 38,6%, diikuti dengan sub kriteria Lemahnya pengawasan di lapangan terhadap kondisi layak tidaknya kapal untuk berlayar sebesar 32,2%. Alternatif dengan bobot paling tinggi yaitu Pembentukan Organisasi Kesyahbandaran Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan bobot sebesar 29,3% dan berikutnya Alternatif Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas keselamatan pelayaran sebesar 21,6%.