ABSTRAK Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 1 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 2 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 3 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 4 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 5 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira BAB 6 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira PUSTAKA Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira LAMPIRAN Ronny Christanto
PUBLIC 
Pemerintah Indonesia berupaya mengubah arah kebijakan pembangunan yang
semula cenderung inward looking menjadi outward looking melalui RPJMN tahun
2010-2014. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 (PP Nomor
2 Tahun 2015), dan peningkatan kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi
sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPMN 2020-2024 (PP Nomor 18
Tahun 2020). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai Lembaga Non
Struktural, bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan visi
“Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang aman,
tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan
rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Badan ini telah
menyusun Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi 2015-2019 untuk
pengelolaan pembangunan perbatasan agar lebih fokus dan menyeluruh. Salah satu
masalah yang ada adalah belum adanya mekanisme evaluasi keterlibatan anggota
badan perbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan (Master
Plan dan Action Plan). Berdasarkan laporan audit dari BPK-RI (Badan Pemeriksa
Keuangan), diketahui banyak infrastruktur yang dibangun oleh kementerian teknis
tidak sesuai dengan Rencana Induk pembangunan perbatasan. Kondisi ini berarti
bahwa terlepas dari tingginya persentase realisasi anggaran, tingkat rencana yang
dapat dieksekusi dalam program perbatasan negara sangat rendah. Dugaan penulis
hal ini disebabkan karena tidak efektifnya komunikasi antar anggota instansi yang
mengakibatkan rendahnya presentase pencapaian kegiatan. Oleh karena itu tujuan
penulisan thesis ini adalah untuk dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang
diduga berpengaruh dalam efektivitas organisasi untuk dapat lebih meningkatkan
terlaksananya rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process
(AHP), metode ini digunakan untuk menyusun rekomendasi yang diprioritaskan
dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi anggota untuk melanjutkanpembangunan perbatasan secara efektif dan efisien. Hasil dan kesimpulan dari
penelitian diketahui bahwa komunikasi politik lintas kementrian merupakan kriteria
paling tinggi dalam menentukan efektivitas pencapaian kegiatan organisasi. Dan
untuk menunjang hal tersebut salah satu program utama yang diusulkan adalah
untuk menerbitkan peraturan atas Rencana Induk dan Action Plan yang memiliki
kewenangan lebih tinggi dari yang sudah ada sebelumnya.