digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 1 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 2 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 3 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 4 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 5 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

BAB 6 Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira

PUSTAKA Ronny Christanto
PUBLIC Yoninur Almira


Pemerintah Indonesia berupaya mengubah arah kebijakan pembangunan yang semula cenderung inward looking menjadi outward looking melalui RPJMN tahun 2010-2014. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 (PP Nomor 2 Tahun 2015), dan peningkatan kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPMN 2020-2024 (PP Nomor 18 Tahun 2020). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai Lembaga Non Struktural, bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan visi “Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Badan ini telah menyusun Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi 2015-2019 untuk pengelolaan pembangunan perbatasan agar lebih fokus dan menyeluruh. Salah satu masalah yang ada adalah belum adanya mekanisme evaluasi keterlibatan anggota badan perbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan (Master Plan dan Action Plan). Berdasarkan laporan audit dari BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan), diketahui banyak infrastruktur yang dibangun oleh kementerian teknis tidak sesuai dengan Rencana Induk pembangunan perbatasan. Kondisi ini berarti bahwa terlepas dari tingginya persentase realisasi anggaran, tingkat rencana yang dapat dieksekusi dalam program perbatasan negara sangat rendah. Dugaan penulis hal ini disebabkan karena tidak efektifnya komunikasi antar anggota instansi yang mengakibatkan rendahnya presentase pencapaian kegiatan. Oleh karena itu tujuan penulisan thesis ini adalah untuk dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam efektivitas organisasi untuk dapat lebih meningkatkan terlaksananya rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), metode ini digunakan untuk menyusun rekomendasi yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi anggota untuk melanjutkanpembangunan perbatasan secara efektif dan efisien. Hasil dan kesimpulan dari penelitian diketahui bahwa komunikasi politik lintas kementrian merupakan kriteria paling tinggi dalam menentukan efektivitas pencapaian kegiatan organisasi. Dan untuk menunjang hal tersebut salah satu program utama yang diusulkan adalah untuk menerbitkan peraturan atas Rencana Induk dan Action Plan yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari yang sudah ada sebelumnya.