Perpustakaan Digital ITB

Industri konstruksi Indonesia sedang mengalami tantangan yang umumnya juga masih dihadapi sebagian besar industri konstruksi secara global yaitu terkait waste dalam jumlah besar, tingkat fragmentasi yang tinggi, produktivitas yang stagnan, dan lain sebagainya. Salah satu upaya pendekatan dalam menyelesaikan kondisi tersebut melalui perkembangan dan adopsi teknologi informasi berupa sistem informasi. Sistem informasi sebenarnya sudah digunakan dalam industri konstruksi di Indonesia namun masih belum memberikan dampak yang besar karena belum adanya integrasi dari sistem informasi yang ada. Akibatnya timbulnya permasalahan baru seperti informasi yang tersebar dan validitas data yang diragukan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam menciptakan suatu Sistem Informasi Terpadu Industri Konstruksi Indonesia (SITIKI), dimana tantangannya adalah banyaknya pemangku kepentingan industri konstruksi yang memiliki peran, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga untuk mengakomodasinya harus ditentukan pemangku kepentingan utama. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur terkait penggolongan pemangku kepentingan, menentukan framework dan tools yang akan digunakan, serta pemangku kepentingan dan sistem informasi terpadu industri konstruksi yang sudah diterapkan di Singapura dan Malaysia. Kemudian dilakukan identifikasi pemangku kepentingan industri konstruksi Indonesia dan pengumpulan data sekunder mengenai peran dan kepentingannya berdasarkan framework TOGAF. Setelah itu dilakukan validasi hasil identifikasi, peran dan kepentingan pemangku kepentingan serta pertimbangan penentuan pemangku kepentingan utama melalui diskusi dengan ahli. Terakhir, dilakukan pemetaan proses bisnis dan teknologi informasi existing dari pemangku kepentingan utama untuk memperoleh kebutuhan informasi yang diklasifikasikan berdasarkan OmniClass. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pemangku kepentingan utama industri konstruksi hanya pada kuadran pemerintah yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, diketahui juga kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan utama dalam menjalankan proses bisnis utama serta keterpenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan yang diakomodasi oleh teknologi informasi existing. Penelitian ini hanya sebagai tahap awal dalam pengembangan SITIKI karena tentunya masih terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan selain kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan utama seperti pengembangan komunitas SITIKI, model bisnis SITIKI, dan framework SITIKI.