Perpustakaan Digital ITB

Penurunan tanah di Jakarta merupakan salah satu bencana geologis yang dialami oleh Provinsi DKI Jakarta. Fenomena ini terjadi bukan saja karena faktor pendorong dari alam tetapi juga akibat dari kegiatan manusia yang memberikan tekanan terhadap lingkungan. Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan ada beberapa faktor yang menjadi pendorong penurunan tanah di Jakarta yaitu penggunaan air tanah yang berlebihan, beban struktur yang menekan tanah, kondisi geologis tanah di Jakarta yang belum kompak serta pergerakan tektonis yang terjadi. Upaya penanganan penurunan tanah di Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. Pemerintah telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap faktor-faktor pendorong terutama penggunaan air tanah untuk menekan laju penurunan tanah. Upaya pengelolaan ini belum sepenuhnya berhasil karena sampai saat ini penurunan tanah masih berlangsung. Oleh karena itu penting untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah sebagai upaya penanganan penurunan tanah di Jakarta. Melalui pola tata kelola yang baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha maupun warga maka diaharapkan upaya penanganan bisa memberikan hasil yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran pihak-pihak terkait dalam tata kelola penanganan penurunan tanah melalui pengendalian pemanfaatan upaya air tanah di Jakarta berdasarkan studi kasus Kelurahan Cengkareng Barat. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap perwakilan dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang terkait dengan penanganan penurunan tanah. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder dan observasi untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Data-data yang terkumpul dianalisa dengan metode analisa risiko untuk melihat bagaimana tingkat risiko yang ada sedangkan hasil wawancara dianalisa dengan metode analisa konten yang dikelompokkan berdasarkan empat komponen tata kelola dan sembilan indikatornya. Hasil analisa konten ini kemudian dikuantifikasi dengan metode Qualitative Comparative Analysis with Fuzzy Sets (fsQCA). Kemudian untuk merumuskan rekomendasi dilakukan dengan metode Analisa SWOT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalamii penanganan penurunan tanah yang terjadi secara spasial akibat pengambilan air tanah pemerintah telah melaksanakan perannya dengan cukup baik walaupun belum maksimal. Selain terus menerus melakukan pemantauan menerbitkan berbagai aturan pendukung juga dilakukan kerjasama dengan instansi non pemerintah untuk meningkatkan keefektifan kebijakan yang ditempuh. Sedangkan peran masyarakat sebagai pengguna air tanah masih kurang. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan belum dilibatkan dalam proses tata kelola. Untuk megatasi kekurangan tersebut maka direkomendasikan beberapa hal yaitu meningkatkan kepedulian pemerintah terutama pemangku kepentingan, mengakomodasi keterlibatan masyarakat, meningkatkan jaringan air perpipaan dan menyelesaikan alih sumberdaya dari lembaga lama.