ABSTRAK Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 1 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 2 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 3 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 4 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 5 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
PUSTAKA Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
2021 TA PP ARIDIYON DZAKY HAIDAR_LAMPIRAN.pdf?
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango(TNGGP) merupakan salah satu Taman Nasional
Pertama di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata dan menjadi salah satu zona inti dari
Cagar Biosfer Cibodas sehingga harus selalu dijaga kelestariannya. Potensi ini berusaha
ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat dengan dimasukkannya taman nasional ini ke
dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dan diarahkan untuk
menjadi kawasan ekowisata. Di sisi lainnya, TNGGP merupakan wilayah konservasi berdasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 dan dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan
fokus pengelolaan pada TNGGP yang melibatkan pemerintah nasional dan pemerintah daerah
dan hingga saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai batas wilayah pemerintahan yang
berpengaruh terhadap kewenangan pengelolaan dan dualisme fungsi TNGGP sebagai kawasan
konservasi dan ekowisata. Untuk dapat mengintegrasikan pembangunan pada TNGGP,
diperlukan sebuah model kelembagaan yang dapat merefleksikan peran dan koordinasi seluruh
pemangku kepentingan sehingga TNGGP dapat dijaga kelestariannya sembari mengoptimalkan
potensi pariwisatanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model kelembagaan dalam
pengelolaan TNGGP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, analisis
stakeholder, dan analisis kesenjangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktor utama
dalam pengelolaan TNGGP adalah BB TNGGP, Dishut Jabar, Disparbud Jabar, dan DLH Jabar.
Selain itu juga ditemukan bahwa koordinasi dalam pengelolaannya belum maksimal sehingga
dirumuskan suatu model kelembagaan menggunakan Destination Management Organization.
DMO ini memunculkan Dishut, BB TNGGP dan Disparbud dalam suatu kelembagaan dengan
intensitas komunitas tinggi. Hasil dari DMO ini dapat menjadi suatu acuan untuk bentukan
kelembagaan agar dapat menambah kualitas dalam pengelolaan dengan lebih partisipatif.