digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 1 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 2 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 3 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 4 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 5 Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

PUSTAKA Aridiyon Dzaky Haidar
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

2021 TA PP ARIDIYON DZAKY HAIDAR_LAMPIRAN.pdf?
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango(TNGGP) merupakan salah satu Taman Nasional Pertama di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata dan menjadi salah satu zona inti dari Cagar Biosfer Cibodas sehingga harus selalu dijaga kelestariannya. Potensi ini berusaha ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat dengan dimasukkannya taman nasional ini ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dan diarahkan untuk menjadi kawasan ekowisata. Di sisi lainnya, TNGGP merupakan wilayah konservasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 dan dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan fokus pengelolaan pada TNGGP yang melibatkan pemerintah nasional dan pemerintah daerah dan hingga saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai batas wilayah pemerintahan yang berpengaruh terhadap kewenangan pengelolaan dan dualisme fungsi TNGGP sebagai kawasan konservasi dan ekowisata. Untuk dapat mengintegrasikan pembangunan pada TNGGP, diperlukan sebuah model kelembagaan yang dapat merefleksikan peran dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan sehingga TNGGP dapat dijaga kelestariannya sembari mengoptimalkan potensi pariwisatanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model kelembagaan dalam pengelolaan TNGGP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, analisis stakeholder, dan analisis kesenjangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengelolaan TNGGP adalah BB TNGGP, Dishut Jabar, Disparbud Jabar, dan DLH Jabar. Selain itu juga ditemukan bahwa koordinasi dalam pengelolaannya belum maksimal sehingga dirumuskan suatu model kelembagaan menggunakan Destination Management Organization. DMO ini memunculkan Dishut, BB TNGGP dan Disparbud dalam suatu kelembagaan dengan intensitas komunitas tinggi. Hasil dari DMO ini dapat menjadi suatu acuan untuk bentukan kelembagaan agar dapat menambah kualitas dalam pengelolaan dengan lebih partisipatif.