digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Christin Juniarti
PUBLIC Dewi Supryati

COVER Christin Juniarti
PUBLIC Dewi Supryati

BAB 1 Christin Juniarti
Terbatas Dewi Supryati
» ITB

BAB 2 Christin Juniarti
Terbatas Dewi Supryati
» ITB

BAB 3 Christin Juniarti
Terbatas Dewi Supryati
» ITB

BAB 4 Christin Juniarti
Terbatas Dewi Supryati
» ITB

BAB 5 Christin Juniarti
Terbatas Dewi Supryati
» ITB

BAB 6 Christin Juniarti
PUBLIC Dewi Supryati

PUSTAKA Christin Juniarti
PUBLIC Dewi Supryati

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Undang- Undang dengan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berdampak pada dibentuknya Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal. Namun hingga saat ini keberjalanan dari Petugas Pengawas Kemetrologian belum dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Metrologi. Setelah dilakukan analisis akar masalah dengan menggunakan tools 5 whys, diketahui bahwa Direktorat Metrologi tidak memiliki acuan dalam memetakan jumlah kebutuhan Petugas Pengawas Kemetrologian. Oleh karena itu, diperlukan analisis beban kerja untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan sehingga beban kerja karyawan merata dan tidak berlebihan ataupun kurang. Peninjauan beban kerja dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode, yaitu National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) dan Full-Time Equivalent (FTE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petugas Pengawas Kemetrologian memiliki tingkat beban mental dengan range sedang hingga tinggi. Namun rata-rata penggunaan waktu produktif pegawai untuk semua jabatan masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan standar waktu kerja yang telah ditentukan. Berdasarkan perhitungan skor FTE, jumlah Petugas Pengawas Kemetrologian optimal yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan fungsional adalah 68 pengawas untuk jabatan Pengawas Pertama, 52 pengawas untuk jabatan Pengawas Muda, dan 3 pengawas untuk jabatan Pengawas Madya. Berdasarkan hasil dari analisis beban kerja, beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan Direktorat Metrologi adalah melakukan rekrutasi, simulasi clustering, cost-benefit analysis, dan review job description.