Perpustakaan Digital ITB

Sejak lama, pembangunan masyarakat diterima sebagai instrumen kebijakan, terutama untuk mengatasi permasalahan yang sering diasosiasikan pada kawasan perdesaan di negara-negara berkembang berdasarkan prinsip self-help dan self-determination. Prinsip-prinsip ini sudah diaplikasikan dalam program pembangunan dengan model Community-Driven Development (CDD) di Indonesia sejak dekade 1990-an. Sementara itu, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadirkan model village government-driven development (VGDD) dalam kontek pembangunan perdesaan. Tak ayal kemudian kedua model ini banyak dipraktekkan dalam konteks pembangunan wisata perdesaan yang didorong inisiatif lokal masyarakat. Wisata perdesaan sering dianggap sebagai jurus andalan dalam praktek pembangunan kawasan perdesaan yang dipercaya dapat mengatasi permasalahan terkait kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan standar hidup masyarakat perdesaan yang rendah. Keterbatasan literatur yang mengkaji perbandingan kedua model ini dalam pembangunan wisata perdesaan, khususnya di Indonesia, menyebabkan geliat inisiatif pembangunan wisata perdesaan ini seringkali belum didukung kebijakan yang tepat. Tesis ini akan berkontribusi dan memperkaya literatur yang mengkaji komparasi penerapan model CDD di Wisata Air Terjun Pemandian Punai dan model VGDD di Wisata Embung Suro Manggi dengan mendeskripsikan proses pembangunan, pola partisipasi masyarakat, dan skema benefit-sharing dalam pembangunan wisatanya. Kata Kunci: Community-Driven Development; Village Government-Driven Development; dan Wisata Perdesaan.