Perpustakaan Digital ITB

Permasalahan mengenai keterlibatan sains dalam kebijakan publik mendapatkan perhatian yang semakin serius selama dua dekade terakhir. Semakin banyak pihak dari berbagai kalangan merumuskan konsep untuk menjelaskan keterlibatan sains dalam kebijakan publik. Namun konsep-konsep tersebut menghasilkan problematika seperti legitimasi sains, validasi data, transparansi, dan inklusivitas. Hal ini menjadikan permasalahan sains dan kebijkan publik semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Permasalahan ini juga terjadi di kasus Lumpur Sidoarjo yang telah berlangsung 14 tahun dan semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai permasalahan yang terjadi di kasus Lumpur Sidoarjo dalam perspektif actor-network theory (ANT) dengan kerangka composition of the collective. Kerangka composition of the collective yang kemudian diurai menjadi perplexity, consultation, hiearchization, dan institution ini juga digunakan untuk menjelaskan proses keterlibatan sains dalam kebijakan publik di kasus tersebut. Pengoperasian kerangka composition of the collective dalam penelitian ini menunjukkan bahwa cara pandang dikotomis yang memisahkan publik, sains, dan pemerintah menyebabkan penyelesaian masalah yang parsial. Keterpisahan cara pandang ini menyebabkan masing-masing konsep mengenai publik, sains, dan pemerintah saling kontradiktif sehingga tidak bisa disatukan. Kerangka composition of the collective mengoreksi cara pandang tersebut dengan menempatkannya dalam satu lingkup sehingga masing-masing komponen publik, sains, dan pemerintah tidak terisolasi satu sama lain atau tercampur aduk. Pada kasus Lumpur Sidoarjo proses keterlibatan sains terkait tuntutan publik secara seksama terjadi di lembaga yudikatif. Namun hal ini tidak terjadi di lembaga legislatif dan eksekutif. Perlu ada keterlibatan sains secara lebih seksama sesuai dengan kerangka composition of the collective di kedua lembaga tersebut. Kata kunci: ANT, composition, kebijakan publik, Lumpur Sidoarjo, sains