Perpustakaan Digital ITB

Untuk menghadapi permasalahan kota dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengembangkan konsep Kota Cerdas atau Smart City. Salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah layanan smart city di bidang kesehatan yang juga dikembangkan dalam rangka mewujudkan kota sehat yang mana salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih peringkat ke tiga dalam lingkup kota metropolitan pada "Indeks Kota Cerdas Indonesia" (IKCI) tahun 2018. Penelitian ini dibuat karena telah banyak inovasi dan program dalam bentuk layanan daring bidang kesehatan yang dibuat namun belum menjadi suatu ukuran bahwa pelaksanaan komponen smart governance sudah berjalan. Kapasitas layanan yang berbeda antara puskesmas dan rsu menimbulkan pertanyaan tentang kebutuhan peningkatan kuantitas layanan melalui tata kelola cerdas atau smart governance. Demikian tujuan penelitian adalah untuk untuk mengevaluasi program layanan daring bidang kesehatan berdasarkan efektivitas dalam rangka mendukung pembangunan kota cerdas. Variabel besar penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu layanan daring menurut OPD dan menurut masyarakat untuk melihat sisi supply dan demand. Kedua variabel besar tersebut disandingkan untuk mengukur efektivitas. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini diturunkan dari konsep smart governance dan teori evaluasi kebijakan. Demikian dapat dikatakan suatu kebijakan atau layanan dikatakan efektif apabila layanan yang diberikan dapat dilihat sebagai supply yang harus memenuhi preferensi penggunanya. Data dikumpulkan dengan teknik kuisioner di tiga puskesmas sampel dan satu RSU. Kuisioner dibedakan menjadi dua, yaitu kuisioner untuk OPD dan untuk masyarakat. Data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik tabulasi silang untuk menjawab sasaran-sasarn penelitian. Hasil analisis dibagi dua untuk membandingkan temuan di Puskesmas dan RSU. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan smart governance bidang kesehatan belum efektif, baik di Puskesmas maupun RSU. Hal ini bersamaan dengan cakupan layanan Puskesmas mencapai lebih dari 98% dan RSU hanya tersedia satu untuk wilayah kota. Hasil analisis kuisioner OPD menujukan bahwaii hampir seluruh puskesmas dan RSU memiliki layanan yang baik, keculai Puskesmas Ciputat dengan klasifikasi sedang. Namun, hasil analisis kuisioner masyarakat menunjukan kondisi lain. Angka partisipasi tinggi memiliki persentase yang rendah, tepatnya 30,16% untuk puskesmas dan RSU sebesar 42,10%. Preferensi terhadap layanan daring pada kasus puskesmas hanya didapati sebesar 63,49%, sedangkan RSU sebesar 84,21%. Dari kedua sudut pandang (OPD dan masyarakat) telah menghasilkan gambaran bahwa pelaksanaan smart governance bidang kesehatan di Kota Tangerang Selatan pada semua studi kasus tidak efektif. Kondisi ini belum mencapai kondisi ideal menurut Nam dan Pardo (2012) dimana smart city harus dapat memberikan pelayanan dan responsif yang sesuai kebutuhan pengguna. Begitu juga dengan konsep kota sehat dimana salah satu tuntutanya adalah aksesibilitas pelayanan kesehatan (Hancock & Duhl 1988).