Perpustakaan Digital ITB

Obligasi daerah merupakan salah satu alternatif instrumen pembiayaan daerah yang melibatkan masyarakat sebagai penanam modalnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 membuka peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk menghimpun dana dari penerbitan obligasi daerah. Walau demikian, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah diakibatkan oleh berbagai faktor. Sejauhmana pemerintah daerah mampu menerbitkan dan mengelola obligasi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas daerah. Dalam penelitian ini, kapasitas aerah ditinjau dari aspek kapasitas keuangan dan kelembagaan Provinsi Jawa Barat sebagai studi kasus. Penilaian kapasitas daerah dilakukan dengan menggunakan kerangka penilaian yang dihasilkan dari kajian literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif serta analisis konten untuk mengolah data primer berupa kuesioner dan wawancara terhadap informan kunci serta data sekunder pendukung. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas keuangan daerah yang sangat baik dengan indeks kapasitas keuangan sebesar 99,07% serta kapasitas kelembagaan daerah yang baik dengan indeks kapasitas kelembagaan sebesar 71,75%. Walaupun secara umum Provinsi Jawa Barat telah memiliki kapasitas daerah yang sangat baik (90,41%), namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki khususnya terkait kapasitas kelembagaan daerah guna mengoptimalkan penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi Jawa Barat untuk membiayai empat proyek infrastruktur daerah yaitu proyek pengembangan RSUD Al-Ihsan, pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 173 SMA/SMK, pembangunan aksesibilitas BIJBCisumdawu/Cipali, dan pembangunan jalan layang BIJB di KM 152 Cipali