ABSTRAK Ayunda Nisa Chaira
PUBLIC Alice Diniarti COVER Ayunda Nisa Chaira
PUBLIC Alice Diniarti
BAB 1 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 2 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 3 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 4 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 5 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 6 Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
PUSTAKA Ayunda Nisa Chaira
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Alice Diniarti
» Gedung UPT Perpustakaan
Penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran menjadi tanggung jawab Direktorat Metrologi. Selain memberikan pelayanan tera dan tera ulang pada alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) untuk memastikan akurasinya, Direktorat Metrologi mulai menggalakkan program sosialisasi metrologi legal ke masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman dan keberdayaan masyarakat. Sosialisasi ini sudah dimulai di Kota Bandung, namun penyelenggaraannya dianggap masih belum tepat sasaran. Direktorat Metrologi belum dapat mengidentifikasi daerah yang paling berisiko terhadap kecurangan pengukuran beserta faktor-faktor yang memengaruhi risiko tersebut. Dalam penelitian ini, sebuah sistem pendukung keputusan dirancang dengan metodologi system development life cycle untuk membantu Direktorat Metrologi dalam menentukan prioritas sasaran sosialisasi. Identifikasi faktor risiko kecurangan pengukuran dilakukan dalam tahap pengembangan model, karena kriteria dalam model dirancang berdasarkan faktor-faktor risiko tersebut. Nilai preferensi tiap kecamatan sebagai sasaran sosialisasi dihitung berdasarkan risikonya dengan model fuzzy AHP-TOPSIS. Selanjutnya, uji Local Moran’s I dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pola pengelompokkan spasial berdasarkan risikonya. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 6 faktor yang memengaruhi risiko kecurangan pengukuran dan menghasilkan prototipe sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas kecamatan sebagai sasaran sosialisasi metrologi legal. Prototipe ini dibangun dengan Microsoft Excel dan Python. Verifikasi dan validasi yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan dari Direktorat Metrologi dan mampu merepresentasikan sistem nyata.