ABSTRAK Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 1 Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 2 Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 3 Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 4 Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
BAB 5 Marsha Elfiandri
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
2019 TA PP MARSHA ELFIANDRI_LAMPIRAN.pdf]
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» ITB
2019 TA PP MARSHA ELFIANDRI_JURNAL.pdf)u
PUBLIC 
Munculnya konflik dalam perencanaan suatu wilayah dan perkotaan perlu dipertimbangkan
sebagai salah satu hal yang dapat membuat perubahan dalam proses implementasi perencanaan
suatu wilayah. Dalam perencanaan wilayah, sikap otoritas pemangku kepentingan dapat
berdampak signifikan pada pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan pengembangan
suatu wilayah. Interaksi antar pemangku kepentingan yang mengindikasikan terjadinya konflik
dapat berimplikasi kepada kegagalan perencanaan ruang. Konflik ini perlu direspon dalam suatu
pengelolaan konflik yang dapat menjadi masukan untuk pemangku kepentingan dalam
mengimplementasikan perencanaan tata ruang dalam pengembangan suatu wilayah.
Pengembangan kawasan industri, sebagai wujud pengembangan wilayah yang melibatkan banyak
stakeholders dan menggunakan sumberdaya lahan yang besar, hadir dengan dilengkapi berbagai
permasalahan yang terbentuk tidak hanya dari proses pengembangan wilayah, tetapi juga
permasalahan yang muncul akibat kepentingan, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki
masing-masing pemangku kepentingan. Dengan mengacu pada teori perencanaan tata ruang,
teori institusional, teori konflik dan manajemen konflik, serta peraturan perundangan dan
kebijakan yang berlaku, studi ini mendalami manajemen konflik dalam perencanaan ruang
pengembangan kawasan industri, dengan studi kasus pengembangan kawasan industri di
Kabupaten Subang dengan lahan eks-perkebunan milik PT Rajawali Nusantara Indonesia, dengan
mengidentifikasi lembaga dan interaksi antarlembaga yang terlibat, konflik yang muncul, serta
manajemen konflik dalam pengembangan kawasan industri. Dengan menggunakan analisis
manajemen konflik dan melihat konflik yang terjadi serta manajemen konflik yang telah dilakukan
oleh stakeholder yang terlibat, disusun strategi manajemen konflik sehingga dihasilkan solusi
yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Dengan teridentifikasinya berbagai polemik dan
bagaimana rekomendasi pengelolaan konfliknya, maka studi ini mempertegas perlunya
manajemen konflik oleh para stakeholders dalam mengimplementasikan perencanaan ruang ke
dalam pengembangan kawasan, khususnya kawasan industri di Kabupaten Subang.