Perpustakaan Digital ITB

Jawa Barat yang dikenal sebagai lumbung padi Indonesia memiliki sumber daya alam potensial, khususnya pada sektor agrikultur. Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola urusan daerahnya masing-masing, termasuk pertanian. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan di era otonomi daerah masih belum memberikan dampak yang baik untuk tata niaga pertanian, terutama bagi petani. Masalah yang muncul bukan hanya kesalahan petani. Terdapat juga kelalaian dari pemerintah daerah yang tidak melakukan penanganan yang tepat untuk pelaku bisnis di sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sistem tata niaga pertanian di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menghimpun rencana strategi dari 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat. Rencana strategi ini diperoleh dari webiste setiap pemerintah daerah. Data yang dianalisis hanya data yang berkaitan dengan agrikultur di setiap daerah. Berdasarkan analisis rencana strategi, terdapat beberapa masalah yang sama ditemui di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, antara lain mengani kualitas produk pertanian dan teknologi di bidang pertanian. Untuk memperbaiki sistem tata niaga agrikultur di Jawa Barat, beberapa kebijakan yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah implementasi teknologi di bidang pertanian serta perbaikan pada infrastruktur dan fasilitas di sektor pertanian. Implementasi e-budgeting juga perlu dilakukan agar perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi lebih baik di era otonomi daerah ini