Perpustakaan Digital ITB

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, tugas yang diemban Kalimantan Utara tidak hanya sebagai beranda depan Negara, namun menjadi salah satu ikon Bangsa. Hal ini menumbuhkan semangat dan komitmen yang tingi untuk berbenah diri secara menyeluruh, termasuk dalam hal pembangunan. Salah satu kebijakan yang diambil untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi, adalah dengan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Pembangunan KBM ini diharapkan mampu menjadi generator pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Namun pada pelaksanaannya, pembangunan KBM Tanjung Selor dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Target pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil observasi, kendala yang paling menonjol, adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam kegiatan pembangunan KBM Tanjung Selor disamping masalah pendanaan dan pengembangan asset. Kurangnya koordinasi dikarenakan ketidak sepahaman para pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi bentuk kelembagaan pada pembangunan KBM Tanjung Selor. Metode yang dipergunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode interpretatif. Analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu analisis pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan KBM Tanjung Selor, analisis konten untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai kondisi pembangunan KBM berdasarkan persepsi masyarakat, serta analisis peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan, pihak yang terlibat dalam pembangunan KBM Tanjung Selor terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan tokoh adat. Dikarenakan tingginya kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan rendahnya kepentingaan Pemerintah Kabupaten Bulungan serta unsur masyarakat, menimbulkan koordinasi tidak berlangsung dengan baik. Hal ini mengakibatkan lembatnya progres pembangunan KBM Tanjung Selor. Kelompok key player lebih mudah melakukan koordinasi dibandingkan pihak-pihak yang ada pada kelompok subject dan crowd. Lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang seharusnya bekerja secara bersama-sama dan terpadu menyebabkan sumbatan informasi dan menimbulnya berbagai permasalahan. Tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) mengakibatkan Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam menentukan langkah yang tepat, efektif dan efisien dalam pembangunan KBM. Dibutuhkan lembaga pengelolaan pembangunan KBM Tanjung Selor dengan kriteria, dapat meningkatkan koordinasi antara stakeholder, dapat memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada, mampu memaksimalkan potensi lokal yang ada, dan menjadi wadah pertukaran informasi antara stakeholder.