2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_ABSTRAK.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_1.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_2.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_3.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_4.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_5.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_BAB_6.pdf
PUBLIC Yoninur Almira 2019_TS_PP_AULIA_ARFIDA_PARAMITA_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
PUBLIC Yoninur Almira
Pengembangan Lahan Skala Besar menjadi suatu pendekatan strategis untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, dan bahkan dianggap se bagai
simbol kemajuan negara-negara di dunia. Di Indonesia, berbagai peraturan dan kebijakan
ditetapkan untuk mempercepat proyek Pengembangan Lahan Skala Besa r. Kompleksitas
Pengembangan Lahan Skala Besar dari segi desain, manajemen, teknologi, pembiayaan, dll.
serta keterlibatan berbagai aktor publik dan privat di dalamnya membuat Pengembangan Lahan
Skala Besar penuh dengan dinamika kekuasaan. Adanya perbedaan berbagai kepentingan serta
terbentuknya koalisi elit yang mem bangun jaringan dan menggunakan kekuatan khususnya
untuk mengintervensi kebijakan meningkatkan pentingnya a nalisis institusional dalam
Pengembangan Lahan Skala Besar. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang
mengintegrasikan teori relasi kekuasaan ke dalam historical institutionalism pada konteks
Pengembangan Lahan Skala Besar untuk menjelaskan proses penggunaan dan reproduksi relasi
kekuasaan antar aktor melalui perubahan institusional dan pengaruhnya terhadap implementasi
Pengembangan Lahan Skala Besar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan
studi kasus pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dilakukan analisis terhadap data-data terkait
dokumen rencana, hasil studi, peraturan perundangan, kebijakan, artikel ilmiah, laporan, serta
berita dari media popular terkait studi kasus. Dengan kerangka konseptual yang dihasilkan,
penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan yang kuat dan terbangun secara historis
sejak lebih dari dua dekade di antara kelompok pengembang dan kelompok “elit” di dalam
struktur pemerintahan memiliki signifikansi terhadap implementasi proyek Reklamasi Pantai
Utara Jakarta.