digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Pengembangan Lahan Skala Besar menjadi suatu pendekatan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, dan bahkan dianggap se bagai simbol kemajuan negara-negara di dunia. Di Indonesia, berbagai peraturan dan kebijakan ditetapkan untuk mempercepat proyek Pengembangan Lahan Skala Besa r. Kompleksitas Pengembangan Lahan Skala Besar dari segi desain, manajemen, teknologi, pembiayaan, dll. serta keterlibatan berbagai aktor publik dan privat di dalamnya membuat Pengembangan Lahan Skala Besar penuh dengan dinamika kekuasaan. Adanya perbedaan berbagai kepentingan serta terbentuknya koalisi elit yang mem bangun jaringan dan menggunakan kekuatan khususnya untuk mengintervensi kebijakan meningkatkan pentingnya a nalisis institusional dalam Pengembangan Lahan Skala Besar. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori relasi kekuasaan ke dalam historical institutionalism pada konteks Pengembangan Lahan Skala Besar untuk menjelaskan proses penggunaan dan reproduksi relasi kekuasaan antar aktor melalui perubahan institusional dan pengaruhnya terhadap implementasi Pengembangan Lahan Skala Besar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dilakukan analisis terhadap data-data terkait dokumen rencana, hasil studi, peraturan perundangan, kebijakan, artikel ilmiah, laporan, serta berita dari media popular terkait studi kasus. Dengan kerangka konseptual yang dihasilkan, penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan yang kuat dan terbangun secara historis sejak lebih dari dua dekade di antara kelompok pengembang dan kelompok “elit” di dalam struktur pemerintahan memiliki signifikansi terhadap implementasi proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta.