Perpustakaan Digital ITB

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya beragam sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Namun, dalam 18 tahun keberjalanannya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menuai kritik, salah satunya adalah desentralisasi belum mampu memberikan dampak yang seragam pada setiap daerah, dengan daerah perkotaan dan daerah kaya sumber daya alam lebih diuntungkan. Hal ini dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan karakteristik masing-masing wilayah. Berdasarkan asumsi tersebut, Pulau Sumatera seharusnya mendapatkan dampak yang baik dari desentralisasi karena Pulau Sumatera memiliki beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam dan berdasarkan RPJMN 2014-2019 terdapat 3 Kawasan Strategis Metropolitan di dalamnya, sehingga dapat diuntungkan dengan adanya desentralisasi fiskal. Namun berdasarkan penelitian yang terdahulu, keterkaitan dari desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Pulau Sumatera tidak cukup baik yang mana penelitian tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik daerah yang dapat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah di Pulau Sumatera berdasarkan karakteristik daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan objek 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang diklasifikasikan ke dalam perkotaan, SDA, dan non-perkotaan dan non-SDA (lainnya) pada rentang tahun 2011 hingga 2017. Variabel yang digunakan adalah PAD, DBH, DAU, ] DAK, dan Belanja Daerah untuk menggambarkan desentralisasi fiskal, kemudian PDRB untuk menggambarkan kinerja ekonomi, Harapan Lama Sekolah, jumlah dan pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, kawasan metropolitan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki keterkaitan erat dan positif pada daerah perkotaan dan daerah SDA, namun tidak cukup bagi daerah dengan klasifikasi lainnya. Penelitian ini juga menunjukan bahwa PAD merupakan komponen yang paling berpengaruh.