digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

2019_TA_PP_ALYA_SABRINA_ALISKI_ABSTRAK.pdf
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 1 Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 2 Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 3 Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 4 Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 5 Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

DAFTAR Alya Sabrina Aliski
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

2019 TA PP ALYA SABRINA ALISKI_LAMPIRAN.pdf ]
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

2019 TA PP ALYA SABRINA ALISKI_JURNAL.pdf)u
Terbatas  Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan

Seiring dengan meningkatnya globalisasi, tuntutan bagi negara-negara yang berada di suatu wilayah untuk membentuk aliansi tidak pernah lebih kuat dari sebelumnya. Komunitas ASEAN adalah sebuah visi para pemimpin ASEAN untuk mempersatukan wilayah. Untuk mewujudkan visi ini, disusun sebuah daftar proyek yakni Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) yang berisi kumpulan proyek dari tiga sektor berbeda. Di sisi lain, pembangunan Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo memfokuskan pengembangan negara dari wilayah pinggiran. Kedua visi ini bersatu di proyek pengiriman laut jarak pendek untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut. Tiga rute prioritas yang dipilih dari sisi Indonesia berasal dari Bitung, Dumai, dan Belawan. Dari tiga rute ini hanya Bitung yang sudah diimplementasikan walaupun gagal dan hanya bisa berlayar sekali. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menangani Dumai—Malaka secara institusi dan ekonomi.Penelitian ini akan menggunakan metoda analisis konten dengan melihat wawancara dan juga literatur sebagai bahan analisis. Penelitian ini menemukan bahwa persiapan Pemerintah Indonesia berada di jalur yang tepat, dengan hambatan berasal dari Pemerintah Malaysia atau pemerintahan daerah. Kondisi ekonomi regional juga sudah cukup serta bisa memulai integrasi lebih lanjut dan bisa berkembang ke sektor lainnya selain sektor produksi dengan dukungan yang tepat dari pemerintah.