Perpustakaan Digital ITB

Sistem pengangkutan sampah merupakan salah satu elemen pelayanan yang paling mahal yang harus disediakan suatu kota dalam sistem pengelolaan sampah untuk penduduknya. Oleh karena itu, produktivitas pengangkutan sampah merupakan hal yang penting bagi pengelola kota dalam menentukan keberhasilan pelayanan persampahan kotanya. Pengangkutan sampah yang efektif dan efisien menjadi tujuan utama dari studi ini. Evaluasi dan pengembangan sistem pengangkutan sampah dilakukan studi kasus di kawasan perkotaan Kabupaten Garut. Metode pengambilan data primer dengan Load Count Analysis untuk timbulan sampah dilakukan di 10 TPS sampel selama 8 hari berturut-turut dan di TPA selama 2 hari berturut-turut, metode kuadran untuk densitas dan komposisi dilakukan di 10 TPS sampel selama 8 hari berturut-turut dan di TPA pada 8 kendaraan pengangkut sampah selama 8 hari berturut-turut, dan observasi lapangan untuk melihat teknis operasional pengangkutan dengan mengikuti 3 arm roll dan 3 dump truk dengan rute berbeda dari garasi sampai garasi kembali. Evaluasi ditinjau dari aspek teknis, kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku kemudian dibuat rekomendasi pengembangannya untuk 20 tahun kedepan. Hasil evaluasi menunjukkan pengangkutan sampah di Kabupaten Garut belum optimum hanya 30,92% sampah perkotaan yang terangkut dengan 25,64% sampah yang terkumpul ke TPS, lembaga pengatur pengelola pengangkutan sampah lemah, peraturan mengenai pengangkutan sampah belum memadai, pembiayaan pengangkutan sampah belum mencapai cost recovery, dan peran serta masyarakat masih kurang. Pengembangan sistem pengangkutan sampah menerapkan sistem 3R (reduce reuse dan recycle) sejak di sumber. Dari aspek teknis perlu perubahan rute pengangkutan, penambahan TPS dan kendaraan pengangkut sehingga pada tahun 2035 terdapat 455 TPS, 34 dump truk dan 30 arm roll. Dari aspek kelembagaan perlu ditingkatkan kapasitas lembaga pengelola pengangkutan sampah. Dari aspek peraturan perlu dibuat peraturan bupati dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Dari aspek pembiayaan perlu peningkatan penyerapan retribusi, peningkatan tarif retribusi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dari aspek peran serta masyarakat perlu ada pendidikan mengenai pentingnya berperan aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pengangkutan sampah.