digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan menjadi perhatian yang sangat serius bagi negara-negara di dunia. Pemerintah selaku pelayan publik, harus siap dalam menangani permasalahan ini. Pasalnya, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan. Sesuai dengan UUD 1945 yang tercantum pada pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka penyediaan pendidikan bagi seluruh warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memberlakukan konsep Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang kemudian akan dilanjut dengan Program Wajib Belajar 12 tahun. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan pemerintah namun penyediaan pendidikan yang adil, merata, dan berkelanjutan masih belum dapat dicapai. Untuk mengurai dan memecahkan permasalahan tersebut dibutuhkan informasi mengenai distribusi penyediaan pendidikan. Informasi tersebut dapat dipergunakan oleh para pimpinan/pengambil kebijakan dengan melakukan monitoring secara terus menerus terhadap distribusi penyediaan pendidikan. Parameter-parameter yang digunakan pemerintah saat ini belum menggambarkan hal tersebut sehingga diperlukan parameter-parameter yang mampu mengindikasikan permasalahan-permasalahan dalam distribusi penyediaan pendidikan. Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi informasi pada parameter - parameter yang didapat dari berbagai sumber sehingga menghasilkan indikator distribusi penyediaan pendidikan. Kemudian dilakukan reformulasi terhadap indikator tersebut agar menghasilkan informasi vital dalam distribusi penyediaan pendidikan. Informasi vital yang dihasilkan antara lain : daya serap sekolah, keterbatasan dan motivasi penduduk untuk mendapatkan pendidikan, proyeksi daya tampung sekolah tahun ajaran berikutnya, dan kualitas pendidikan. Informasi ditampilkan pada sebuah tampilan dashboard yang dinilai telah sesuai menggambarkan informasi vital dari distribusi penyediaan pendidikan berdasarkan hasil pengujian melalui expert justifiaction.