digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan mengarah kepada kompetitor global, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) memiliki dan menerapkan teknologi informasi untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) untuk memenuhi kebutuhan operasinya. CPI adalah perusahaan minyak dan gas Indonesia yang pertama kali menerapkan modul buyer, disamping modul sourcing, contract dan modul analisis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkat kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi ke publik. Saat ini ada beberapa perusahaan minyak dan gas Indonesia yang telah menerapkan teknologi informasi dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IT untuk proses pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi berbasis web. Kajian penerapan teknologi informasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapannya bermanfaat bagi publik. Untuk menilai kinerja sistem, perlu ditentukan stakeholder terkait, kriteria penilaian dan indikator yang dinilai. Penerapan teknologi antara lain harus memenuhi kriteria tepat guna (user friendly), hemat biaya (cost saving), hemat waktu (reduce cycle time), serta memiliki infrastruktur yang memadai. Sedangkan sebagai Perusahaan Kontraktor Kerjasama bagi hasil (KKKS) harus memenuhi rasa keadilan dan transparansi, serta sesuai hukum atau perundangan yang berlaku. Pembahasan dan analisa dilakukan secara statistik deskriptif terhadap kuesioner yang didistribusikan secara purposif sampling. Analisis kualitatif juga dilakukan terhadap jawaban terbuka kuesioner dan hasil wawancara terhadap pimpinan tertinggi Supply Chain Management (SCM) Chevron di Indonesia dan staf BPMIGAS. Penerapan teknologi informasi untuk pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan proses pengadaan menjadi lebih efesien, efektif, transparan dan dan akuntable. Ketiadaan kebijakan pemerintah dalam penerapan teknologi informasi, ketidakefisienan pengambil keputusan, inkonsistensi aparat pemerintahaan adalah bagian dari kegagalan pemerintah. Penyelesaian masalah dilakukan dengan berbagai alternatif kebijakan diantaranya memanfaaatkan gagasan standarisasi secara horisontal melalui sharing contract sesama Kontraktor KKS.