Perpustakaan Digital ITB

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Egovernment merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. E-government sering didefinisikan secara beragam, yang intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efesien dan efektif. Melalui teknologi informasi, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih cepat. E-government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. E-government hanya berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Model acuan penerapan e-government menggunakan empat tahap pengembangan yang meliputi : Tahap pertama, tahap inisiasi. Tahap kedua, tahap interaksi. Tahap ketiga, tahap transaksi. Tahap Keempat, tahap transformasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berada pada tahap persiapan (Inisiasi). Artinya, implementasi e-government di pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah baru pada tahap awal, sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam penerapan E-government pada tahap selanjutnya dan berdasarkan penelian yang dilakukan, kebutuhan penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu pada tahap kedua (interaksi). Untuk dapat mewujudkannya, dilakukanlah suatu penelitian yang nantinya dapat membantu memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan pengembangan penerapan E-government menuju tahap implementasi e-government yang lebih baik sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, sehingga hakekat tujuan diterapkannya e-Goverment adalah agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan.