Perpustakaan Digital ITB

Perhitungan Pendapatan Nasional (PPN), sebagai sistem informasi nasional yang mencatat dan mengevaluasi kinerja pembangunan Indonesia, harus memuat seluruh faktor yang berpengaruh dan terlibat dal= pembangunan, termasuk biaya Lingkungan Hidup (biaya LH). Dengan demikian analisis dan penetapan kebijakan yang diambil dari data PPN menjadi tepat, komprehensif, serta holistik.Selain pengurangan nilai pendapatan nasional, juga harus dianalisis berapa nilai biaya LH yang telah terinternalisasi ke dalam mekanisme pasar, yaitu dalam bentuk pembayaran royalti sumber daya alam dan pengeluaran nasional untuk pengelolaan LH. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan diantara para pelaku pembangunan saat ini, maupun keadilan antar generasi.Penelitian ini mengembangkan keterkaitan diantara Akuntansi Makro (PPN) & Akuntansi Mikro (Perusahaan & Pemerintahan) agar dapat diketahui besar biaya LH yang ditanggung oleh perusahaan secara Iebih akurat, dibandingkan survey ad hoc yang selama ini dilakukan oleh Instansi Pemerintah.Untuk Akuntansi Perusahaan, pembebanan biaya LH dapat dilaporkan dengan cara membuka rekening khusus untuk transaksi pembayaran royalti dan transaksi pengelolaan LH dalam sistem akuntansinya. Pembebanan biaya LH kepada perusahaan memberikan dampak pengurangan laba perusahaan.Hasil analisis menunjukkan :•Besar pengeluaran nasional untuk LH selama periode 1990-1993 berkisar antara 0,01 %-0,04 % dari nilai PDB.•Besar nilai deplesi timah yang dikompensasi oleh pembayaran royalti timah periode 1996 hanya mencapai 3,41 % dari nilai total deplesi.•Besar nilai deplesi SDA selama periode 1990-1996 hanya mengurangi nilai PDB dengan trend yang makin menurun sebesar IJ,5%-6,6%.Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan faktor degradasi kualitas LH dan deplesi SDA yang dapat diperbaharui ke dalam analisis, serta mengkaji u-lang tarif royalti tambang di Indonesia agar diperoleh tarif yang lebih adil dalam pembebanan biaya deplesi dan diperoleh laju deplesi yang optimum.