Article Details

PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM KOMUNAL DI PERMUKIMAN KOTA MEDAN

Oleh   SARIGUNA H. SIMANJUNTAK (NIM. 25407086)
Kontributor / Dosen Pembimbing : Pembimbing: Ir. Heru Purboyo H.P., DEA., Ph.D.
Jenis Koleksi : S2 - Tesis
Penerbit : SAPPK - Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
Subjek :
Kata Kunci : Aspek Pengelolaan Sampah, Sistem Komunal
Sumber :
Staf Input/Edit : Vika Anastasya Kovariansi  
File : 7 file
Tanggal Input : 2017-10-09 10:25:29

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-COVER.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-BAB 1.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-BAB 2.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-BAB 3.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-BAB 4.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-BAB 5.pdf
File tidak tersedia

Generic placeholder image
2008 TS PP SARIGUNA H. SIMANJUNTAK 1-PUSTAKA.pdf
File tidak tersedia


Permasalahan sampah di Kota Medan menjadi masalah yang serius yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan. Permasalahan tersebut selain disebabkan oleh keterbatasan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur juga rendahnya tingkat pelayanan persampahan terhadap masyarakat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan tidak dapat lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Medan sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat menimbulkan berbagai masalah di perkotaan seperti penyakit, dll. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sampah sistem komunal di permukiman masyarakat di Kelurahan Polonia Kota Medan. Pengambilan sampel informan dengan teknik purpose sampling, yaitu menurut kebutuhan dari penelitian dan metode analisa yang dipakai adalah metode kualitatif. Hasil pengkajian terhadap aspek-aspek pengelolaan menunjukkan bahwa aspek non teknis operasional yang meliputi : [1] Peran serta masyarakat, [2] Kelembagaan, [3] Pembiayaan dan [4] Peraturan/hukum. Peran masyarakat merupakan unsur pokok dalam pengelolaan sistem komunal, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berbasis komunitas. Kelembagaan pengelolaan berada pada dalam satu wadah organisasi. Pembiayaan pengelolaan berasal dari bantuan dari Pemerintah Kota Medan . Iuran bagi masyarakat hanya sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Kota Medan. Peraturan yang mengatur jalannya pelaksanaan pengelolaan dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam bentuk lisan.Aspek teknis operasional meliputi : [1] Pewadahan, [2] Pengumpulan, dan [3] Pengolahan. Pewadahan dilakukan oleh masing-masing KK dan telah dilakukan pemilahan antara sampah organik dan an-organik. Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan. Pengolahan sampah yang dilakukan adalah mengolah sampah organik menjadi kompos dengan metode Takakura Home Method. Sampah yang dapat dikomposkan sekitar 55% dari total produksi sampah, didaur ulang sekitar 31% dan sisa sampah yang tidak dapat diolah sebesar 14% diangkut oleh petugas pengumpul dan ada juga masyarakat yang melakukan pembakaran terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang.Terdapat kendala dan manfaat dalam pengelolaan sampah sistem komunal di wilayah studi, namun manfaat yang diperoleh lebih signifikan dibandingkan dengan kendala yang dihadapi, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah studi dapat dikatakan berhasil.Rekomendasi bagi masyarakat agar [1] menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah sistem komunal, [2] meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pemilahan sampah pada saat pewadahan di masing-masing rumah tangga dan [3] menjalin kerjasama dengan pihak swasta khususnya dalam hal pemasaran kompos yang telah diproduksi. Rekomendasi bagi pemerintah agar [1] mensosialisasikan sistem pengelolaan sampah dengan sistem komunal tersebut ke seluruh masyarakat [2] memberikan subsidi/ bantuan lanjutan bagi masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah sistem komunal.