Perpustakaan Digital ITB

Banyak negara menggunakan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan administrasi pajak digital yang mencerminkan perubahan besar dalam praktik pajak global. Indonesia telah memperkenalkan Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) sebagai landasan program reformasi pajaknya untuk mengubah administrasi pajak dengan otomatisasi dan integrasi. Subjek penelitian adalah PT Archroma Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur multinasional khusus kimia. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan yang kuat untuk menilai dampak CTAS terhadap kepatuhan pajak di sektor swasta untuk menemukan cara yang layak untuk mengurangi risiko bisnis. Permintaan pengembalian PPN PT Archroma Indonesia yang lebih dari Rp20 miliar setiap kuartal dan audit Pajak Penghasilan Perusahaan mengakumulasikan urgensi penelitian ini. Meningkatnya kekhawatiran perusahaan tentang keandalan sistem, biaya kepatuhan yang tinggi, dan ketidakpastian peraturan, terutama pada fase adopsi awal ketika kesalahan sistem dan kurangnya persiapan telah memengaruhi operasi bisnis. Implementasi Coretax tidak hanya mengubah tanggung jawab kepatuhan tetapi juga potensi risiko bagi perusahaan dari denda dan inefisiensi operasional yang disebabkan oleh pelatihan yang tidak memadai, ketidaksesuaian sistem, dan ketidakstabilan peraturan. Dengan menggunakan pendekatan analitis yang kuat yang memadukan analisis SWOT dan kerangka kerja perencanaan skenario, studi ini berupaya memberikan respons strategis. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan utama, termasuk kepala keuangan, spesialis pajak, dukungan TI, dan pakar pajak, studi ini mengumpulkan data primer mengikuti desain penelitian kualitatif. Peraturan pemerintah, publikasi akademis, laporan bisnis, dan berita menyediakan data sekunder. Dengan perhatian khusus pada persiapan digital PT Archroma Indonesia, budaya kepatuhan, dan paparan regulasi, studi ini memusatkan perhatian pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi Coretax. Analisis SWOT menunjukkan bahwa infrastruktur TI perusahaan yang kuat yang didukung oleh tim TI memberikan kekuatan signifikan dalam adaptasi CTAS. Di sisi lain, kelemahan seperti pelatihan Coretax yang tidak memadai, dampak finansial dari perubahan sistem, dan sumber daya manusia yang terbatas menghambat inisiatif adaptasi. Kapasitas CTAS untuk menggabungkan prosedur administrasi pajak, mengotomatiskan pelaporan, dan mengurangi redundansi menciptakan peluang. Dalam hal ini, ancaman terdiri dari waktu henti sistem, gangguan operasional, kelemahan keamanan siber, dan ketidakpastian regulasi. Perencanaan skenario menyelidiki lebih lanjut interaksi dua ketidakpastian penting: keandalan sistem pemerintah dan stabilitas regulasi. Keempat skenario strategis tersebut adalah kesesuaian ideal (stabilitas tinggi dan keandalan tinggi), tantangan stabil (stabilitas tinggi dan keandalan rendah), efisiensi dinamis (stabilitas rendah dan keandalan tinggi), dan menavigasi turbulensi (stabilitas rendah dan keandalan rendah). Setiap skenario menggambarkan konsekuensi dan opsi strategis. Penelitian menemukan bahwa pengurangan risiko Coretax bergantung pada kelincahan strategis, peningkatan komunikasi lintas departemen, dan keterlibatan kolaboratif para pemangku kepentingan. Sistem peringatan dini berdasarkan indikator utama seperti waktu aktif sistem dan peraturan yang stabil yang memungkinkan perusahaan untuk penyesuaian cepat dalam strategi kepatuhan. Memanfaatkan perencanaan skenario ke dalam pengambilan keputusan perusahaan membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan dan menanggapi hukum pajak yang dinamis. Hasil penelitian ini menambah penelitian akademis tentang strategi pajak digital yang memfokuskan kebutuhan persiapan perusahaan yang menyeluruh, kerja sama multilevel, dan manajemen risiko. Perusahaan manufaktur dan industri lain yang mengalami perubahan kepatuhan digital akan menemukan ide-ide yang berguna dalam penelitian ini. Penelitian ini mendorong penyelarasan proaktif antara operasi perusahaan dan teknologi peraturan sehingga menyarankan legislator untuk berpikir tentang peluncuran yang bertahap, aturan yang lebih jelas, dan dukungan pemangku kepentingan yang stabil untuk menjamin transisi yang lebih lancar dalam perubahan pajak berikutnya.