Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan dalam
pengelolaan pemeliharaan jalan kabupaten akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan,
anggaran yang terbatas, serta kondisi geografis yang beragam. Pemeliharaanjalan yang
tidak terarah berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam alokasi anggaran dan
memperlebar kesenjangan aksesibilitas antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk merumuskan model prioritas pemeliharaan jalan kabupaten berbasis
nilai tambah (added value) yang mempertimbangkan aspek keberfungsian layanan
publik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Analytic Hierarchy Process (AHP)
dengan tiga kriteria utama yang digunakan dalam penilaian, yaitu: (1) tingkat
kerusakan jalan, (2) fungsi jalan, dan (3) aksesibilitas. Hasil pengolahan data
menunjukkan bahwa kriteria tingkat kerusakan memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar
52,8%, kerusakan Jalan diikuti oleh fungsi jalan sebesar 32,6%, dan aksesibilitas
sebesar 14,6%. Skor total dari 10 ruas jalan terpilih dihitung berdasarkan kombinasi
bobot kriteria dan skor aktual tiap ruas jalan. Tiga ruas dengan prioritas tertinggi untuk
dilakukan pemeliharaan adalah: (1) Halong - Gunung Riut, (2) Tabuan - Uren, dan (3)
Guha - Mantimin. Ruas-ruas tersebut diprioritaskan karena memiliki tingkat kerusakan
tinggi dan peran penting dalam konektivitas antarwilayah serta akses yang tinggi.
Perpustakaan Digital ITB