Perpustakaan Digital ITB

Laden merupakan jabatan dengan posisi paling rendah dalam struktur hierarki tenaga kerja konstruksi di lapangan. Rendahnya upah laden teridentifikasi pada 20 dari 24 provinsi di Indonesia, dengan nilai upah yang berada di bawah UMP setempat. Selain itu, sebagian tukang dan laden masih kurang memahami hak dan kewajibannya, sementara pada sebagian kasus, kontraktor kecil melakukan tindakan semena-mena terhadap pekerja, khususnya dalam hal pembayaran upah dan penyediaan alat pelindung diri (APD) yang tidak memenuhi standar. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pembentukan serikat pekerja, yang diduga dapat meningkatkan upah, kesejahteraan, dan kepastian pekerjaan bagi tenaga kerja konstruksi. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran awal potensi pembentukan serikat tukang dan laden konstruksi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif – interpretatif melalui wawancara mendalam terhadap 202 tukang dan laden, 17 manajer proyek, serta 2 ketua serikat pekerja perusahaan kontraktor. Wawancara dilakukan dengan memaparkan potensi dampak positif dan negatif pembentukan serikat, agar narasumber yang sebelumnya awam memiliki pemahaman yang sama dengan peneliti mengenai konsep serikat pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan serikat tukang dan laden konstruksi belum sepenuhnya layak diterapkan secara nasional pada kondisi saat ini. Meskipun manajer proyek gedung dan tukang cenderung mendukung pembentukan serikat, terdapat penolakan pada proyek infrastruktur karena pekerjaan lebih banyak didominasi alat berat, sedangkan laden masih belum sepenuhnya tertarik bergabung karena sifat pekerjaan mereka yang tidak selalu berada di sektor konstruksi dan cenderung memilih pekerjaan yang cepat tersedia. Namun demikian, pembentukan serikat dinilai layak dipertimbangkan secara bertahap, dimulai dari sektor gedung. Meski demikian, penerapannya tetap memerlukan penelitian lebih lanjut untuk meninjau kemungkinan dukungan kebijakan dan bantuan finansial dari pemerintah, serta menganalisis dampak pembentukan serikat pekerja terhadap peran mandor, misalnya potensi pergeseran preferensi tukang untuk bergabung dengan serikat dibandingkan bekerja melalui mandor. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembentukan serikat pekerja konstruksi, bagi kontraktor dalam menjustifikasi biaya pekerja, serta menjadi dasar pertimbangan bahwa pengurus serikat perlu ditetapkan dari sosok yang memiliki tanggung jawab tinggi dan telah dikenal baik oleh tukang, mengingat tukang umumnya hanya mempercayai pemimpin yang sudah mereka kenal.