digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Ghefira Aisharin
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberlanjutan kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan pada kedalaman data kecamatan. Tingginya tingkat urbanisasi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, yang menyumbang sebagian besar perekonomian nasional, penilaian keberlanjutan dibutuhkan untuk mengelola dampak pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali. Penelitian ini mengadopsi indikator-indikator keberlanjutan yang komprehensif dan relevan dengan konteks lokal, serta menggunakan metode Analytic Hierarchy Process untuk menentukan bobot indikator sesuai dengan konteks lokal dan keberlanjutan di Jawa Barat. diperoleh bahwa sebagian besar kawasan perkotaan di Jawa Barat berada dalam kategori keberlanjutan sedang (77,6%), sementara hanya 19 kawasan yang tercatat dalam kategori keberlanjutan tinggi. Pengembangan infrastruktur menjadi variabel yang paling dominan, namun masih terdapat kesenjangan signifikan pada variabel tata kelola dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketimpangan sosial yang lebih besar di beberapa daerah, dengan ibukota kabupaten cenderung memiliki nilai keberlanjutan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat telah memiliki pembangunan infrastruktur yang cukup baik, masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kapasitas kelembagaan di berbagai daerah guna mencapai keberlanjutan yang lebih merata di seluruh kawasan perkotaan.