digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Kebutuhan rumah di Kabupaten Tangerang terus bertambah seiring dengan meningkatnya arus migrasi masuk ke Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Di tengah tingginya kebutuhan rumah dan terbatasnya penyediaan rumah oleh pemerintah/pengembang, terjadi peningkatan angka kekurangan rumah (housing backlog). Walaupun angka kekurangan rumah terus meningkat, namun jumlah rumah swadaya di Kabupaten Tangerang mencapai 60% lebih banyak daripada jumlah rumah yang dibangun pemerintah/pengembang. Di tengah dominasi rumah swadaya di Kabupaten Tangerang, ternyata masih terdapat rumah-rumah swadaya tidak layak huni/kumuh sebanyak 50.796 unit rumah tahun 2015 yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Masyarakat miskin dengan keterbatasan daya beli seringkali memanfaatkan material sisa/bekas dan bergotong royong dalam membangun rumah mereka. Hingga saat ini upaya Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendukung program perumahan swadaya untuk mengurangi backlog rumah dan rumah-rumah swadaya tidak layak huni/kumuh masih sebatas pemberian bantuan fisik dan belum menyentuh pendekatan ekonomi maupun sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dinamika sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi pembangunan dan perbaikan rumah swadaya yang diwujudkan melalui pendekatan fisik (bedah rumah), perbaikan ekonomi masyarakat, dan peningkatan modal sosial untuk mengurangi backlog rumah dan jumlah rumah tidak layak huni/kumuh di Kabupaten Tangerang. Hasil simulasi model menunjukkan beberapa kesimpulan penting yaitu (a) tanpa perbaikan ekonomi, rumah swadaya layak yang dibangun melalui bantuan pemerintah akan kembali terdepresiasi menjadi tidak layak/kumuh; (b) pendekatan komprehensif (fisik, ekonomi, dan sosial) dalam program rumah swadaya memberikan hasil yang lebih optimal untuk penurunan backlog rumah dan luas permukiman kumuh serta peningkatan jumlah rumah swadaya layak dibandingkan pendekatan parsial; dan (c) melalui pendekatan komprehensif, Pemerintah tidak perlu khawatir dengan penurunan anggaran bantuan fisik rumah swadaya karena target tetap dapat tercapai secara optimal.