Perpustakaan Digital ITB

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada tahun 2024 menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan Haji di Indonesia, dengan pemindahan tanggung jawab operasional dari Kementerian Agama. Pengelolaan keuangan tetap berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi keterlibatan pemangku kepentingan bagi BPKH guna membangun kolaborasi dengan BP Haji serta meningkatkan komunikasi publik terkait biaya Haji. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan media monitoring dan wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan BPKH serta calon jemaah Haji untuk menganalisis ekspektasi pemangku kepentingan, tantangan regulasi, dan ketergantungan antarinstitusi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum yang belum terselesaikan, rendahnya kesadaran publik terhadap BP Haji, serta kekhawatiran mengenai transparansi biaya Haji berisiko menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, keberlanjutan keuangan dan efisiensi operasional muncul sebagai faktor keberhasilan utama bagi BPKH dan BP Haji. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan strategi agenda-setting berdasarkan teori pemangku kepentingan dan PESO© Model. Topik utama mencakup harmonisasi regulasi, keberlanjutan keuangan, pemasaran dana Haji, transparansi biaya Haji, dan keunggulan layanan. Rencana komunikasi terstruktur yang memanfaatkan PESO© Model direkomendasikan untuk menyelaraskan prioritas institusi dan memperkuat kepercayaan publik. Media berbayar mencakup promosi media sosial mengenai pengelolaan dana Haji serta dukungan dari tokoh agama, sementara media diperoleh mencakup siaran pers terkait perkembangan regulasi BP Haji. Media dibagikan berfokus pada keterlibatan interaktif seperti sesi tanya jawab langsung di media sosial dan diskusi media sosial terkait harga Haji. Media yang dimiliki mencakup situs web resmi BP Haji dan BPKH dengan pembaruan regulasi, dasbor jemaah yang menampilkan pembaruan antrean secara real-time, podcast mengenai logistik Haji, serta forum publik bersama seperti "BPKH Talks" untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan.