Perpustakaan Digital ITB

Keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur secara tersentralisasi mengindikasikan adanya keperluan pengembangan sistem-sitem lainnya, termasuk Sistem Penyediaan Air Berbasis Masyarakat. KOTAKU dan PAMSIMAS adalah program pemerintah Indonesia dengan berskala nasional yang mengarusutamakan pendekatan partisipasi masyarakat dalam sistem penyediaan air minum. Pendekatan ini mempromosikan inisiatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengoperasikan, hingga memelihara fasilitas. Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara pendekatan berbasis masyarakat dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, keberlanjutan tetap menjadi isu penting dalam penyediaan air berbasis masyarakat. Salah satu persyaratan di dalam pelaksanaan program KOTAKU dan PAMSIMAS adalah pemberntukan kelompok masyarakat pengelola fasilitas air minum yang yang dipilih oleh masyarakat setempat. Lembaga pengekola dinilai sebagai faktor penting dalam mewujudkan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan karena peran krusial mereka dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keterpenuhan kriteria keberlanjutan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat berdasarkan perspektif kelembagaan di area studi terpilih yang dibangun melalui program KOTAKU dan PAMSIMAS serta membandingkan keberlanjutan kelembagaan fasilitas air bersih tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengkaji tatanan kelembagaan Lembaga pengelola sistem penyediaan air minum dengan menggunakan Kerangka Penilaian Keberlanjutan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat, yang merupakan modifikasi dari delapan prinsip desain awal Ostrom. Dalam penelitian ini, kelompok masyarakat pengelola sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kelurahan Margahayu Kota Bekasi dan Kelurahan Mangunjaya Kabupaten Bekasi dipilih sebagai objek penelitian. Kedua lembaga tersebut dinilai berhasil menghadirkan sistem penyediaan air minum mereka yang berkelanjutan.ii Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola di wilayah studi telah mengadopsi beberapa prinsip desain keberlanjutan kelembagaan dantelah termuat di dalam dokumen operasional. Prinsip yang telah diadopasi yaitu batasan, penerima manfaat, aturan, dan pengelolaan berjenjang. Adapun prinsip pengawasan dan sanksi belum diatur secara eksplisit di dalam dokumen operasional masingmasing Lembaga. Isu kelembagaan lain yang melibatkan pihak eksternal juga ditemukan dapat mengancam keberlanjutan meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Lebih lanjut, meskipun pemerintah telah menyerahterimakan fasilitas air kepada Lembaga pengelola, tetapi pemerintah harus tetap terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan, evaluasi hingga peningkatan kapasitas. Seluruh pemangku kepentingan harus menyadari bahwa target pencapaian akses air bersih 100 persen merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakat. Adapun agar keberlanjutan fasilitas air bersih yang dibangun melalui program KOTAKU dan PAMSIMAS dapat lebih terjamin di masa mendatang, maka Lembaga pengelola fasilitas air harus memiliki dokumen turunan yang merupakan dokumen petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait pencapaian keberlanjutan yang memuat dan menguraikan secara rinci bentuk penerapan delapan prinsip keberlanjutan kelembagaan.