Perpustakaan Digital ITB

Padi merupakan komoditas penting dalam sistem pangan di Indonesia. Padi berperan sebagai pangan pokok bagi lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya peranan padi, upaya pengembangan produksi padi menjadi prioritas bila masalah efisiensi usahatani dapat dicapai. Begitu pula apabila usahatani komoditas ini mempunyai dayasaing tinggi, Indonesia berpeluang untuk mampu menjadi pengekspor beras. Untuk itu dayasaing usahatani padi nasional harus terus menerus ditingkatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi ekonomi dan daya saing usahatani padi di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data survey PATANAS yang diperoleh dari Pusat Studi Sosio-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementrian Pertanian Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif analitik. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Penelitian ini memberikan gambaran desktiptif mengenai situasi sosial, fenomena, serta implikasi dari kebijakan perberasan Indonesia berdasarkan analisis dari PAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi di Pulau Jawa memiliki nilai keuntungan positif pada harga privat dan harga sosial. Selain itu juga, usahatani padi pada keseluruhan lokasi penelitian memiliki daya saing yang diukur berdasarkan indikator keunggulan komparatif dan kompetitif, sebagaimana dicirikan oleh nilai koefisien DRC (Domestic Resource Cost Ratio) dan PCR (Private Cost Ratio) yang kurang dari satu pada periode penelitian 2007-2020. Perkembangan daya saing Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya ditandai nilai DRC dan PCR yang semakin mengecil, sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tingkat daya saingnya cenderung stagnan ditandai dari nilai DRC dan PCR yang stabil. Hasil analisis kebijakan pemerintah berkaitan dengan proteksi output atau Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) belum maksimal khususnya di daerah Jawa Tengah, ditandai dengan nilai NPCO<1 secara terus menerus, hal tersebut menunjukan nilai output di pasar domestik lebih rendah dari harga dunia. Sedangkan, kebijakan mengenai proteksi input atau Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) bersifat disinsentif di Jawa Barat ditandai dengan nilai NPCI>1, artinya harga input di pasar domestik tidak di subsidi. Tingkat kebijakan input-output secara simultan tidak berjalan efektif di seluruh provinsi ditandai dari nilai Effective Protection Coefficient (EPC) > 1. Namun secara keseluruhan, kebijakan perberasan dis-insentif kepada petani padi di Pulau Jawa ditandai dengan nilai Profitability Coefficient (PC)<1 dan Subsidy Ratio to Producers (SRP)> 0.