Perpustakaan Digital ITB

Salah satu penyebab kemunculan masalah permukiman kumuh di wilayah perkotaan adalah adanya ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau dan memenuhi segala kebutuhan penunjang permukiman. Maka dari itu, Partisipasi masyarakat adalah suatu upaya yang diperlukan dalam menangani persoalan permukiman kumuh di Indonesia agar kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya dapat terbangun. Guna menangani permasalahan permukiman kumuh tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif membangun suatu platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dimana penanganan permukiman kumuh dipimpin oleh pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip kolaboratif dan partisipatif dalam tahap perencanaan sampai implementasinya. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pencapaian sasaran program KOTAKU, dimana ketercapaian program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Sebagai salah satu kelurahan dengan nilai ketercapaian program dan angka penurunan kumuh paling baik di Kota Yogyakarta, penyelenggaraan program KOTAKU di Kelurahan Pringgoksuman perlu dijadikan percontohan serta ditinjau terkait praktik partisipasi masyarakat yang diterapkan pada setiap tahapan program. Pada penelitian ini akan ditelaah bentuk, pendekataan, mekanisme serta outcome dari peyelengaraan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU diimplementasikan melalui empat tahapan, yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap keberlanjutan. Berdasarkan tinjauan mekanisme partisipasi masyarakat menggunakan democracy cube (Fung, 2006), diketahui bahwa dalam penyelenggaraan program KOTAKU terdapat upaya meningkatkan nilai representative dengan adanya pembentukan organisasi atau kelompok masyarakat, yaitu kelompok TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) pada tahap perencanaan, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada tahap pelaksanaan dan KPP (Kelompok Pemeliharan dan Pemanfaatan) pada tahap keberlanjutan. Mekanisme tersebut sekaligus meningkatkan nilai efektivitas dari penerapan partisipasi masyarakat melalui kemitraan dengan fasilitator program KOTAKU, lalu adanya pemberian otoritas penuh kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara sarana prasarana yang sudah dibangun. Proses komunikasi yang informatif dan reflektif juga ditingkatkan seiring dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk bernegosiasi dan bermusyawarah dalam menentukan kebijakan penanganan permukiman kumuh pada tahap pelaksanaan hingga tahap keberlanjutan