Perpustakaan Digital ITB

Pandemi COVID-19 adalah fenomena bencana kesehatan global yang melanda dunia di tahun 2020, termasuk Indonesia. Sektor yang paling terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 adalah sektor informal. Pandemi COVID-19 adalah salah satu ancaman bagi suatu sistem perkotaan, sehingga konsep kota tangguh bisa menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam konteks kota tangguh, ketangguhan suatu kota memiliki tingkat skala yang berbeda – beda, salah satu kompen pentingnya adalah komunitas. Ketangguhan komunitas menjadi salah satu unsur dari terciptanya kota tangguh. Paguyuban Kalijawi, sebagai komunitas kelompok informal memiliki beberapa respon yang dilakukan dalam menanggulangi dampak COVID-19. Karena merupakan komunitas yang merupakan kelompok paling terdampak, Paguyuban Kalijawi dipilih sebagai studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali tingkat ketangguhan Paguyuban Kalijawi sebagai komunitas perkotaan berdasarkan respon dan kapasitas yang digunakan selama periode pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observai serta data sekunder berupa profil dan pendataan Paguyuban Kalijawi. Penelitian bersifat kualitatif dengan cara mengidentifikasi respon dan kapasitas apa saja yang digunakan dalam menanggulangi dampak COVID-19, kemudian dikuantifikasikan melalui indikator ketangguhan komunitas pada konteks COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Paguyuban Kalijawi teridentifikasi memiliki respon dalam menanggulangi dampak COVID-19, yang bersumber dari semua kapasitas yang dimilikinya. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat ketangguhan komunitas Paguyuban Kalijawi memiliki nilai sebesar 76,3% dengan tingkat ketangguhan utama ada pada bidang pengembangan dan pengelolaan komunitas di saat krisis, kemudian pada manajemen ekosistem komunitas selama COVID-19 yang berdasarkan data, adanya fokus pemenuhan kebutuhan dasar, dan juga modal sosial komunitas yang tinggi. Kelemahan Paguyuban Kalijawi terletak pada pemenuhan sistem kesehatan dan keamanan yang belum baik, sistem ekonomi komunitas yang belum sepenuhnya berkelanjutan, dan juga pembangunan sarana prasarana yang belum sesuai standar.