
ABSTRAK Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

DAFTAR Arya Try Chandra
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

2020 TA PP ARYA TRY CHANDRA_LAMPIRAN.pdf
]
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

2020 TA PP ARYA TRY CHANDRA_JURNAL.pdf)u
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi
pengembangan dari suatu kawasan dan tidak luput dari pengembangan sistem
transportasi pula. Kelembagaan transportasi bertanggung jawab atas perencanaan dan
pengembangan transportasi umum, menentukan standar pelayanan minimal, hingga
fungsi pengawasan. Kelembagaan transportasi yang tidak efektif apabila tidak
terintervensi dapat melumpuhkan sistem transportasi secara menyeluruh dalam jangka
panjang. Tidak luput dari masalah kemacetan, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan
Rencana Induk Transportasi Kota Bandung (2015) dan Bandung Urban Mobility Project
(2016) yang meliputi pembangunan Cable Car sebagai salah satu transportasi feeder di
Kota Bandung. Namun, hingga tahun 2019 rencana tersebut masih belum dijalankan
meskipun rencananya sesungguhnya telah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu. Untuk itu,
kapasitas kelembagaan dari lembaga transportasi Kota Bandung perlu diteliti untuk
memahami hambatan yang ditemui serta intervensi yang dapat dilakukan. Penelitian
pertama dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas
kelembagaan melalui studi literatur. Faktor-faktor yang telah ditentukan kemudian
diberikan bobot melalui metode AHP, yang disertai dengan penilaian tiap faktor melalui
analisis isi untuk mengetahui tingkat kapasitas kelembagaan dari tiap lembaga
transportasi di Kota Bandung dalam pembangunan Cable Car. Hasil analisis
menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas kelembagaan transportasi di Kota
Bandung tergolong “Cukup”. Hal ini ditunjukkan dengan PT. ADP dan Dishub Kota
Bandung yang berperan sebagai Leading Sector dalam pembangunan Cable Car
tergolong “Baik”, selagi lembaga pendukung lainnya layaknya Bappelitbang, DPMPTSP,
Bag. Kerjasama, Distaru, dan DLHK Kota Bandung tergolong “Cukup”. Kondisi
tersebut mengimplikasikan bahwa pembangunan Cable Car di Kota Bandung masih
bertumpu kepada Leading Sector, dan bahwa koordinasi serta sinergi antar lembaga
transportasi terkait masih perlu ditingkatkan guna mencapai keluaran yang diinginkan.