Perpustakaan Digital ITB

Pengembangan sistem BRT di Indonesia sebagai angkutan umum massal dalam satu dekade terakhir ini terus dilakukan. Namun pengembangan sistem tersebut seringkali mendapatkan penolakan dari operator angkot, seperti yang terjadi di kota Bandung. Protes dari pengusaha dan pengemudi angkot telah mengakibatkan pengoperasian sistem BRT Trans Metro Bandung tertunda. Konflik sosial yang muncul tersebut perlu didalami sehingga dapat dicarikan solusi bagi keduanya. Oleh karenanya, perlu usaha untuk memahami kondisi-kondisi sosial pelaku sektor angkot sehingga diketahui latar belakang penolakan yang mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial dari pengembangan sistem BRT Trans Metro Bandung dan berusaha mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif yang muncul. Pendekatan tugas-tugas SIA dalam penelitian ini digunakan tidak hanya untuk memprediksi dan menganalisa kemungkinan dampak positif dan negatif, namun juga menawarkan langkahlangkah mitigasi untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan dan juga meminimalisir resiko yang diderita oleh pelaku sektor angkot. Sebagai komunitas yang menerima langsung dampak pengembangan sistem BRT Trans Metro Bandung, para pengusaha dan pengemudi angkot merupakan kelompok yang paling rentan dan perlu mendapatkan perhatian. Para pengusaha dan pengemudi angkot merasakan pengoperasian sistem BRT Trans Metro Bandung turut berkontribusi dan mempengaruhi turunnya pendapatan harian mereka. Sementara bagi mereka hanya sedikit pilihan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi kecuali bertahan di usaha sektor angkot. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pengembangan sistem BRT Trans Metro Bandung belum dilakukan secara partisipatif. Sosialisasi hanya dilakukan kepada perwakilan pelaku sektor angkot, sementara banyak pengusaha dan pengemudi angkot yang tidak menerima informasi pengembangan BRT. Pendekatan SIA melalui pelibatan komunitas yang terkena dampak dalam proses perencanaan merupakan usaha untuk menghormati hak-hak mereka sekaligus mendorong mereka untuk ikut menentukan bagaimana menentukan langkahlangkah menghadapi perubahan yang mungkin terjadi.