digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

COVER ISTI RAAFALDINI M..pdf ]
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER I ISTI RAAFALDINI M..pdf)u
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER II ISTI RAAFALDINI M..pdf?
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER III ISTI RAAFALDINI M..pdf ]
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER IV ISTI RAAFALDINI M..pdf?
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER V ISTI RAAFALDINI M..pdf)u
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER VI ISTI RAAFALDINI M..pdf?
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER VII ISTI RAAFALDINI M..pdf ]
PUBLIC Wiwik Istiyarini

CHAPTER VIII ISTI RAAFALDINI M..pdf)u
PUBLIC Wiwik Istiyarini

REFERENCE ISTI RAAFALDINI M..pdf)u
PUBLIC Wiwik Istiyarini

Kontribusi penting dari kewirausahaan adalah menciptakan perusahaan-perusahaan baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dengan inovasi, dan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan kewirausahaan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, hanya ada beberapa informasi yang tersedia tentang pelaksanaan kebijakan kewirausahaan, mengenai bagaimana dan mengapa kebijakan kewirausahaan bekerja. Kedua, jumlah referensi dari kebijakan kewirausahaan sebagian besar berasal dari negara maju, hanya beberapa informasi berasal dari negara-negara berkembang. Selama ini, Indonesia telah berusaha dalam memperkuat dan mendorong kewirausahaan dan berkomitmen untuk mengembangkan kewirausahaan dengan menerapkan kebijakan kewirausahaan. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara terus menerus untuk memastikan dampak yang efektif terhadap kewirausahaan. Namun, evaluasi kebijakan kewirausahaan sangat menantang. Hal ini membutuhkan pendekatan kontekstual untuk mengidentifikasi indikator sukses, yang terdiri dari hasil dari studi literatur dan penelitian lapangan secara retroductive. Penelitian ini terdiri dari pemetaan kebijakan kewirausahaan di Indonesia; alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan serta indikator efektivitas kebijakan; dan penjelasan mengenai apakah kebijakan kewirausahaan benar-benar bekerja atau tidak dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Studi ini mencakup semua tahap kebijakan termasuk tahap agenda setting, tahap formulasi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, hal ini penting karena setiap tahap memiliki masalah yang berbeda. Evaluasi yang dilakukan komprehensif karena melibatkan semua aktor seperti pembuat kebijakan, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Tujuan kewirausahaan di Indonesia adalah untuk meningkatkan jumlah usaha baru atau jumlah pengusaha. Kebijakan Kewirausahaan yang dilaksanakan di tingkat mikro sebagian besar masih fokus pada pengembangan keterampilan, kesempatan, dan motivasi. Keterampilan meliputi manajerial, bisnis dan keterampilan teknis; motivasi mencakup inkubator atau bimbingan model peran, dan promosi; sementara kesempatan meliputi akses ke pasar dan akses untuk pembiayaan. Pada tingkat makro, intervensi pemerintah berfokus pada modal ventura, pendidikan kewirausahaan, budaya kewirausahaan, infrastruktur kewirausahaan, dan pelatihan untuk pelatih. iv Hingga saat ini, ada 12 program kebijakan kewirausahaan di tingkat nasional, yaitu pusat Center Bisnis Inkubator, Generasi Muda Pertanian, Pelatihan Kewirausahaan, Program Kewirausahaan (Perahu), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), Kebijakan Industri Nasional, Regional IT Center of Excellence (RICE), Program Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Diklat konsultan Diagnosis IKM/ Shindanshi, Tenaga penyuluh Lapangan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara di tingkat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, setidaknya ada 2 program, yaitu Program Kredit Cinta Rakyat (KCR) dan Wira Usaha Baru (WUB). Mengenai evaluasi, sayangnya belum ada evaluasi menyeluruh dari program kewirausahaan, yang berusaha dan memberikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan kewirausahaan. Tidak ada bukti yang bisa menjawab apakah program ini dapat meningkatkan jumlah pengusaha dan apakah program ini dapat mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh pemerintah adalah alokasi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi realis dengan melakukan teknik proses tracing untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan realis berasumsi bahwa tidak ada yang berhasil untuk semua orang, kontekstual yang benar-benar membuat perbedaan untuk suatu program. Evaluasi mencoba memberikan penjelasan tentang kerja kebijakan kewirausahaan. Yaitu dengan membuka 'kotak hitam' dari kebijakan kewirausahaan. Mengapa dan bagaimana kebijakan kewirausahaan bekerja, untuk siapa dan dalam kondisi apa. 'Bagaimana' dan 'mengapa' didefinisikan dari mekanisme kausal yang terletak antara intervensi kebijakan kewirausahaan dan hasil yang diharapkan. Mekanisme kausal yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama, lebih banyak orang menyadari kewirausahaan sebagai pilihan yang layak dan bersedia untuk mengeksplorasi (motivasi); orang memiliki akses kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk dapat mengejar hal itu (skill), dan orang-orang dapat memperoleh akses untuk membuat usaha dan mendukung apa yang mereka butuhkan, seperti informasi, ide-ide, konseling, layanan konsultasi, kontak bisnis, modal, dll (Peluang). Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjaga pengusaha berkomitmen untuk menjalankan bisnis, seperti inkubator atau sesi bimbingan, dan panutan. Keterampilan didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, mentoring, atau pelatihan mengenai bisnis dan kewirausahaan seperti kelayakan usaha, menilai risiko, rencana bisnis, dan keterampilan identifikasi peluang. Peluang dapat didefinisikan sebagai pintu masuk untuk berbisnis, seperti akses ke pasar; akses keuangan (pinjaman lunak), dan promosi. Kata kunci: evaluasi realis, proses tracing, kebijakan kewirausahaan, mekanisme kausal