Perpustakaan Digital ITB

Perspektif internasional dalam dua dekade terakhir menunjukan bahwa pola collaborative governance semakin mengemuka, termasuk dalam konteks pariwisata. Dalam konteks Indonesia, salah satu contohnya dapat dilihat pada pemanfaatan DMO (Destination Management Organization). Pendekatan ini giat diperkenalkan dan diinisiasi pelaksanaannya sejak tahun 2011 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di 16 kawasan destinasi. Salah satu ciri khas pelaksanaan DMO adalah pemanfaatan pola jejaring yang terdiri dari para pelaku kunci pariwisata dalam membangun komunikasi pembangunan pariwisata di daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan, program, serta peran tiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang berada pada Ibukota Provinsi, yakni Kepulauan Seribu. Walaupun sudah termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sampai saat ini, pengembangan destinasi wisata di Kepulauan Seribu masih menghasilkan beberapa permasalahan terkait kondisi alam, infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian, dan masalah-masalah lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi terhadap segala kebijakan, program, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh tiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata Kepulauan Seribu. Kemudian, penelitian akan dilanjutkan dengan menganalisis konten dari temuan-temuan data sekunder dan primer yang didapat dari tiap pemangku kepentingan, untuk dikelompokkan per masing-masing enam elemen pembentuk pariwisata berdasarkan UNWTO, yakni atraksi, amenitas aksesibilitas, citra, harga, dan sumber daya manusia. Setelah temuan dari tiap pemangku kepentingan sudah dikelompokkan, akan dilakukan stakeholder mapping dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari stakeholder mapping ini dijadikan dasar dalam pembentukan rekomendasi model tata kelola destinasi berbasis DMO yang bisa diaplikasikan pada pengelolaan pariwisata Kepulauan Seribu. Penelitian ini diharapkan menghasilkan 3 hal. Pertama adalah daftar aktoraktor yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan destinasi wisata Kepulauan Seribu. Kedua adalah program dan kebijakan dari tiap aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata Kepulauan Seribu. Ketiga, ada pemetaan stakeholder untuk melihat tingkatan tiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Kepulauan Seribu dan terakhir rekomendasi model tata kelola destinasi yang sesuai untuk Kepulauan Seribu.