digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 1 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 2 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 3 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 4 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

BAB 5 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

PUSTAKA Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

LAMPIRAN 1 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

LAMPIRAN 2 Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

JURNAL Hasna Mutia Sadewo
Terbatas Yoninur Almira
» ITB

Sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah melakukan upaya dengan memberikan bantuan pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk Kredit Pemilikan Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP). Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan rumah kosong pada perumahan KPR-FLPP. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan seperti tidak tepatnya sasaran penyediaan hingga kepemilikan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tingkat efektivitas penyediaan perumahan di Kota Bekasi dalam mengatasi kebutuhan rumah. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yaitu, mengidentifikasi supply dan need, mengidentifikasi karaktersitik fenomena rumah kosong, dan menganalisis tingkat efektivitas penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem KPRFLPP di Kota Bekasi berdasarkan pemenuhan kebutuhan rumah, penerapan kebijakan penyediaan perumahan, dan keterhunian rumah yang meliputi tingkat hunian, status kepemilikan, dan ketepatan sasaran. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa kajian dokumen dan literatur. Efektivitas penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem KPR-FLPP di Kota Bekasi termasuk dalam tingkat kurang efektif yang dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan hanya sebanyak 6% dari kemampuan pengembang 25%, penerapan kebijakan yang belum sepenuhnya diterapkan dan mengalami penyimpangan, serta kekosongan rumah rata-rata 20% karena ketidaktepatan sasaran dan peralihan kepemilikan. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap segala rangkaian penyediaan perumahan serta bekerjasama dengan pengembang dan bank pelaksana megupayakan penyediaan rumah yang efektif. Masyarakat disarankan lebih berpartisipasi dengan menaati aturan dan turut melakukan pengawasan atas keberjalanan penyediaan.