Perpustakaan Digital ITB

Aktivitas sosial-ekonomi baik berupa manusia dan barang membentuk kebutuhan pergerakan yang difasilitasi perangkat transportasi diantaranya adalah jalan. Kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga jalan sebagai salah satu perangkat transportasi harus tetap dapat beroperasi dengan kondisi yang baik. APBD yang terbatas dan terdiri dari berbagai sektor, menyulitkan pemerintah daerah dalam pembagian alokasi anggaran. Selain itu, pengalaman dan kapasitas penyelenggara jalan daerah masih minim, serta kurangnya bimbingan dan pelatihan. Hal ini semakin diperkuat dengan kecenderungan para pembuat kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan jalan baru dan rekonstruksi dibandingkan pemeliharaan pada jaringan jalan yang telah ada. Dengan demikian, timbul masalah dalam pengelolaan alokasi dana untuk jaringan jalan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mereview kriteria atau parameter terkait input, proses, output pada SK 77 dan KRMS. Selain itu, membandingkan prioritas program pemeliharaan jalan menggunakan SK 77 dan KRMS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian literatur terkait SK 77 dan KRMS, mengolah data-data sekunder pada jalan kabupaten Lombok Barat dan melakukan analisis. Dari segi input, SK 77 lebih banyak survei yang dilakukan dan data yang dikumpulkan daripada KRMS. KRMS tidak hanya fokus on carriageway, tetapi juga off carriageway seperti saluran, bahu, lereng, trotoar dan perlengkapan jalan. Proses yang dilakukan pada SK 77 dengan cara manual dan menyediakan rekomendasi pemeliharaan dan penanganan untuk jalan dengan non perkerasan seperti kerikil dan tanah, dan proses prioritas menggunakan tabel manfaat, dengan menghitung nilai NPV yaitu manfaat dikurang biaya, sedangkan KRMS sebuah program dengan Microsoft Access yang dapat menjadi database dan melakukan proses analisis lebih cepat dan proses prioritas yang dilakukan dengan menggunakan nilai TPI (Treatment Priority Index). Diharapkan kajian pemrograman jalan daerah pada SK 77 dan KRMS dapat memberikan gambaran pengelolaan jalan daerah di Indonesia untuk jumlah ruas yang banyak, tetapi ruas jalannya tidak terlalu panjang.