Riset ini menyoroti peran juru bicara kepresidenan di Indonesia, yang idealnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, namun menghadapi tantangan dalam praktiknya. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh juru bicara kepresidenan, terutama dalam dinamika Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dan Sekretariat Negara, seperti isu kepercayaan publik, koordinasi, kejelasan, dan kompetensi. Struktur dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi menyebabkan keterlambatan, komunikasi kontroversial, dan pesan publik yang kurang efektif. Melibatkan PCO dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk komunikasi publik yang efektif. Komunikasi yang efektif memerlukan pendekatan yang beragam, seperti pemahaman, aksesibilitas, dan kelayakan serta pengukuran efektivitasnya. PCO juga mempertimbangkan keseimbangan antara transparansi dan stabilitas politik, sambil mengatasi disinformasi di media sosial. Umpan balik publik memengaruhi strategi komunikasi PCO, terutama selama krisis. Untuk menghindari kontroversi, juru bicara pemerintah menggunakan persiapan proaktif, pilihan kata yang cermat, dan pemahaman konteks. Karakteristik pribadi dan profesional penting bagi juru bicara pemerintah yang efektif mencakup kredibilitas, kejujuran, dan empati. Membangun citra yang kredibel memerlukan fokus pada hubungan dengan presiden, penyampaian pesan, dan sikap secara keseluruhan. Kredibilitas dicirikan oleh pengetahuan, integritas, dan keterampilan komunikasi. Konteks budaya dan komunitas Indonesia yang beragam memainkan peran penting dalam membentuk gaya komunikasi PCO. Strategi untuk mengatasi tekanan emosional dalam krisis melibatkan ketahanan pribadi, persiapan strategis, dan komunikasi yang berempati. Penggunaan influencer untuk komunikasi pemerintah memiliki potensi manfaat dan risiko, memerlukan pengelolaan yang cermat. Solusi bisnis untuk memperkuat fungsi komunikasi publik PCO mencakup kemauan politik untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Rekomendasi untuk karakteristik juru bicara presiden dan pemerintah secara umum memerlukan perhatian yang lebih besar pada aspek kredibilitas, kesamaan atau keterwakilan, otoritas, dan pengawasan.