Berikut ringkasan teks tersebut dalam maksimal 50 kalimat: Penelitian ini membahas implementasi dimensi smart governance dalam mewujudkan konsep smart city di Kabupaten Garut. Tingkat kematangan smart governance di Garut masih pada tahap "initial" (nilai 2.74), menunjukkan inisiatif sudah ada namun belum terintegrasi penuh. Banyak aspek perlu ditingkatkan seperti optimalisasi teknologi di birokrasi, infrastruktur, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, sosialisasi pelayanan publik, dan jumlah pegawai kecamatan. Meskipun begitu, Garut telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan 3 aplikasi umum dan 33 aplikasi khusus untuk pelayanan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dikategorikan menjadi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal dan kurangnya penguasaan teknologi oleh masyarakat menjadi temuan signifikan, berdampak pada tata ruang dan tata kelola. Tata ruang terhambat karena infrastruktur teknologi belum optimal. Tata kelola terhambat karena kurangnya kemampuan pegawai dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi. Kesimpulannya, keberhasilan smart governance di Garut bergantung pada penanganan dan optimalisasi faktor-faktor tersebut. Optimalisasi penggunaan teknologi, peningkatan infrastruktur, edukasi teknologi masyarakat, sosialisasi pelayanan publik, perekrutan pegawai, pengembangan masterplan smart city, dan pengelolaan faktor-faktor kunci direkomendasikan untuk pengembangan smart governance. Optimalisasi penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah serta mengintegrasikan data risiko bencana. Peningkatan infrastruktur digital seperti akses internet menjadi prioritas. Edukasi teknologi dapat meningkatkan pemahaman dan adopsi teknologi oleh masyarakat. Sosialisasi pelayanan publik melalui berbagai saluran komunikasi penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Perekrutan pegawai harus mempertimbangkan kompetensi teknologi. Pengembangan masterplan smart city sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Pengelolaan komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi penting untuk tata kelola yang efektif. Studi ini terbatas pada aspek smart governance saja, tidak mengkaji dimensi lain dari smart city secara komprehensif. Penelitian lanjutan direkomendasikan setelah masterplan smart city dikembangkan dan diterapkan, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang implementasi dan mengidentifikasi area perbaikan, keberhasilan, dan tantangan. Studi lanjutan ini juga akan membantu dalam memantau kemajuan implementasi smart governance, serta untuk mengadaptasi dan memperbaiki strategi yang sedang diterapkan, berdasarkan kebutuhan yang mungkin timbul atau berubah sepanjang waktu. Smart governance memiliki implikasi positif terhadap penataan ruang, memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan mempertimbangkan aspek risiko bencana dan perlindungan lingkungan.