36 BAB IV. GAMBARAN UMUM Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum wilayah studi yang menjadi fokus penelitian seperti kondisi geografis, demografi, serta ekonomi wilayah yang diteliti. IV.1 Kondisi Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung Pulau Sulawesi memiliki lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia. Provinsi ini berperan sebagai jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia sehingga ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sekitar 45.330,55 Km 2 dan secara administratif terbagi 21 wilayah kabupaten, dan tiga wilayah kota. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan juga terdiri dari 306 kecamatan dan 3.030 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 2.240 desa, 783 kelurahan. Kab/Kota dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.422,42 Km 2 , Kabupaten Luwu Timur sekitar 6.745,92 Km 2 dan Kabupaten Bone sekitar 4.567,36 Km 2 , sedangkan Kota Parepare merupakan kota dengan wilayah terkecil yaitu seluas 89,67 Km 2 . Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0 12’- 8 lintang selatan dan 116’48 - 122’ 36’ Bujur Timur, dengan batas wilayah: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah • Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores • Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara • Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan Pulau Kalimantan Posisi geografis Sulawesi Selatan secara tidak langsung menjadikannya pusat perdagangan dan jasa dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini didukung oleh keberadaan Selat Makassar, yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, sekaligus berfungsi sebagai titik penghubungan transportasi laut dan udara antara Asia Timur dan benua Australia. Untuk lebih 37 jelasnya, kondisi administrasi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini: Tabel IV. 1 Kondisi Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan1 Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka,2024 No Kabupaten/Kota Luas (Km2) 1 Kepulauan Selayar 1160,359 2 Bulukumba 1.175,53 3 Bantaeng 390,97 4 Jeneponto 796,00 5 Takalar 555,43 6 Gowa 1.813,00 7 Sinjai 865,24 8 Maros 1.442,95 9 Pangkajene dan Kepulauan 888,91 10 Baruu 1.201,90 11 Bone 4.567,36 12 Soppeng 1.385,55 13 Wajo 2.608,71 14 Sidenreng Rappang 1.832,30 15 Pinrang 1.896,58 16 Enrekang 1.806,85 17 Luwu 2.902,07 18 Tana Toraja 2.043,62 19 Luwu Utara 7.422,42 20 Luwu Timur 6.745,92 21 Toraja Utara 1.289,13 22 Kota Makassar 176,85 23 Kota Pare-pare 89,67 24 Kota Palopo 273,24 Sulawesi Selatan 45.330,55 38 Gambar IV. 1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan 39 IV.2 Kondisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024) jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebanyak 9.362.290 Jiwa. Jumlah penduduk menurut Kab/Kota bervariasi sebanyak 1.454.960 jiwa atau sebanyak 15,5% persen penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan berada di Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Makassar. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah dengan jumlah penduduk 141.180 jiwa (1,5%) berada di Kepulauan Selayar. Pada tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki rata-rata kepadatan penduduk sebesar 207 jiwa/Km 2 . Namun, angka tersebut juga bervariasi disetiap Kab/Kota yang menunjukkan distribusi penduduk yang belum merata. Kota Makassar memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.227 jiwa/Km 2 , jauh lebih padat apabila dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Selain itu, Kota Pare-pare juga memiliki tingkat kepadata penduduk yang cukup tinggi, yaitu 1.767 jiwa/Km 2 . Sebaliknya, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, masing-masing sebesar 45 jiwa/Km 2 dan 46 jiwa/Km 2 , jauh dibawah rata-rata provinsi. Untuk lebih jelasnya, kondisi kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV. 2 Kondisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan N o Kab/Kota Penduduk (ribu) Laju (%) Kepadatan (Jiwa/ Km 2 ) 1 Kepulauan Selayar 141,18 1,08 122 2 Bulukumba 450,33 1,05 383 3 Bantaeng 203,14 1,18 520 4 Jeneponto 414,48 1,15 521 5 Takalar 312,81 1,43 563 6 Gowa 801,11 1,65 442 7 Sinjai 267,54 1,12 309 8 Maros 407,92 1,48 283 9 Pangkajene dan Kepulauan 355,61 1,03 400 10 Baruu 187,95 0,69 156 40 N o Kab/Kota Penduduk (ribu) Laju (%) Kepadatan (Jiwa/ Km 2 ) 11 Bone 823,08 0,96 180 12 Soppeng 238,24 0,47 172 13 Wajo 386,54 0,71 148 14 Sidenreng Rappang 327,92 0,89 179 15 Pinrang 419,34 1,36 221 16 Enrekang 234,57 1,5 130 17 Luwu 379,3 1,35 131 18 Tana Toraja 289,45 1,11 142 19 Luwu Utara 333,78 1,21 45 20 Luwu Timur 308,53 1,43 46 21 Toraja Utara 273,34 1,68 212 22 Kota Makassar 1454,96 0,79 8227 23 Kota Pare-pare 158,43 1,65 1767 24 Kota Palopo 192,76 1,57 705 Sulawesi Selatan 9362,29 1,15 207 Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka,2024 Berdasarkan data pada Tabel IV.2 Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan1 pada tahun 2023 mencapai 1,15%, dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Toraja Utara sebesar 1,68% dan laju pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Soppeng sebesar 0,47%. 41 Gambar IV. 2 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 42 IV.3 Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan IV.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor kegiatan usaha di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan apabila dibandingan dengan laju pertumbuhan Nasional dari tahun 2019 hingga 2023 berdasarkan gambar IV.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, Sulawesi Selatan memiliki laju pertumbuhan sebesar 6,91% lebih tinggi dibandingkan Nasional 5,02%. Namun, pada tahun 2020, adanya pandemic COVID memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, yang menyebabkan laju pertumbuhan mengalami penurunan. Pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dimana Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan 4,69 lebih tinggi dibandingkan nasional 3,7%. Tren ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurun menjadi 4,51% sediki lebih rendah apabila dibandingkan Nasional yang tetap stabil pada angka 5,05%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Sulawesi Selatan menujukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi apabila dibandingkan nasional dari tahun 2019 hingga 2022. Berikut grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional: Gambar IV. 3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Badan Pusat Statistik,2024 6.91 -0.71 4.64 5.1 4.515.02 -2.07 3.7 5.31 5.05 -5 0 5 10 2019 2020 2021 2022 2023 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI(%) SULAWESI SELATAN NASIONAL 43 Berdasarkan data badan pusat statistik (2024), diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023 mengalami dinamika yang beragam, dengan beberapa daerah memiliki fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 hampir seluruh Kab/Kota mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang terjadi. Namun, pada tahun selanjutnya sudah menunjukkan pemulihan ekonomi ditandai dengan beberapa Kabupaten Kota sudah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti Gowa,Bone, dan Bulukumba. Pada tahun 2022, Kabupaten Bantaeng mencapai puncak pertumbuhan tertinggi sebesar 15,45%, disusul oleh Kabupaten Luwu Timur mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 9,66%, hal ini dipengaruhi oleh berkembanganya sektor pertambangan. Namun, beberapa daerah seperti Jeneponto dan Pinrang mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan yang rendah, masing-masing sebesar 1,9% dan 2,18%. Tren laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kab/Kota dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini: Tabel IV. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan No. Kab/Kota Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kep. Selayar 7,68 -1,78 4,02 3,67 3,68 2 Bulukumba 5,49 0,43 4,76 3,81 4,11 3 Bantaeng 10,75 0,52 8,86 15,45 5,56 4 Jeneponto 5,47 0,16 5,4 3,81 1,9 5 Takalar 6,87 -0,61 5,05 4,64 3,86 6 Gowa 7,46 1,76 7,26 4,59 5,82 7 Sinjai 6,12 1,55 5,23 4,87 5,71 8 Maros 1,24 -10,87 1,36 9,13 5 9 Pangkep 6,41 -1,69 3,46 4,93 4,75 10 Barru 7,41 0,87 4,77 5,11 3,51 11 Bone 7,01 -0,25 5,53 5,23 3,77 12 Soppeng 7,69 2,19 6,15 6,18 3,33 13 Wajo 4,06 -1,17 6,77 2,38 1,43 14 Sidrap 4,65 -0,59 5,54 4,86 3,28 15 Pinrang 6,53 0,44 5,04 4,53 2,18 16 Enrekang 5,43 1,25 6,36 3,71 2,33 17 Luwu 6,26 1,3 6,03 5,69 5,64 18 Tana Toraja 7,22 -0,28 5,19 5,12 3,66 19 Luwu Utara 7,11 -0,59 3,9 4,54 5,12 20 Luwu Timur 1,17 1,46 -1,39 1,99 9,66 44 No. Kab/Kota Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 21 Toraja Utara 7,56 0,17 4,05 5,27 3,94 22 Makassar 8,79 -1,27 4,47 5,4 5,31 23 Parepare 6,65 -0,08 4,41 5,93 3,88 24 Palopo 6,75 0,45 5,41 5,83 4,34 Sulawesi Selatan 6,91 -0,71 4,64 5,10 4,51 Sumber: Provinsi Sulawesi dalam Angka,2024 Gambar IV. 4 Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2024 IV.3.2 Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan keterkaitan antar wilayah perlu mempertimbangkan struktur ekonomi wilayah terutama dari segi sektor penyumbang PDRB. Besarnya peran setiap sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat mempengaruhi struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor mencerminkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap kapasitas produksi setiap sektor. Selama lima tahun terakhir (2019−2023) struktur perekonomian Sulawesi Selatan didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2019 2020 2021 2022 2023 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%) Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Parepare Palopo 45 Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing- masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 21,69 persen (angka ini naik dari 21,35 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,69 persen (turun dari 14,80 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,17 persen (naik dari 14,11 persen di tahun 2019), Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,85 persen (turun dari 13,17 persen pada tahun 2019). Berikut tabel struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tabel IV. 4 Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,35 21,72 22,54 22,13 21,69 B. Pertambangan dan Penggalian 4,62 4,67 4,75 5,1 5,13 C. Industri Pengolahan 13,17 12,76 12,5 12,89 12,85 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09 0,1 0,1 0,1 0,09 F. Konstruksi 14,11 14,37 14,42 14,08 14,17 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,8 14,48 14,59 14,64 14,69 H. Transportasi dan Pergudangan 4,21 3,07 3,08 3,95 4,47 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,41 1,25 1,21 1,32 1,34 J. Informasi dan Komunikasi 5,05 5,62 5,56 5,35 5,35 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,65 3,75 3,63 3,58 3,53 L. Real Estat 3,65 3,81 3,62 3,49 3,45 M,N, Jasa Perusahaan 0,47 0,43 0,43 0,46 0,49 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,63 4,71 4,49 4,12 4,01 P. Jasa Pendidikan 5,26 5,6 5,36 5,06 4,91 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,02 2,31 2,35 2,32 2,35 R,S,T,U, Jasa Lainnya 1,45 1,29 1,3 1,33 1,41 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2024 46 Gambar IV. 5 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2024 Apabila ditinjau berdasarkan kontribusi PDRB berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, Kota Makassar mendominasi kontribusi ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 35% dari total PDRB provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Makassar sebagai ibu kota dan pusat perdagangan, jasa, serta industri, sehingga memiliki kontribusi sangat besar dalam ekonomi Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk kontribusi kedua terbesar berada di Kabupaten Bone dengan kontribusi 7%. Sebagai salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, Bone berperan penting dalam sektor pertanian dan peternakan. Sedangkan untuk kontribusi terkecil berada di Kabupaten Tana Toraja (1,43%) dan Kepulauan Selayar (1,22%) terhadap ekonomi provinsi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini: Gambar IV. 6 Kontribusi PDRB, 2023 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan,2024 0 5 10 15 20 25 STRUKTUR EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN (%) 20192020202120222023 1%3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 5% 1% 7% 2% 4% 3% 4% 1%3%1%3% 5% 2% 35% 1% 2% KONTRIBUSI PDRB, 2023 Kep. Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur 47 IV.4 Tinjauan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan IV.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk berdasarkan Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat difokuskan pada peningkatan interkoneksi antar kawasan perkotaan, baik Pusat Kegiatan Nasional,Pusat Kegiatan Wilayah maupun Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional mengatur pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional, dan kawasan strategis nasional (RTRWN, 2017). Struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau berdasarkan kebijakan tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel V. Sistem Pusat Permukiman di Sulawesi Selatan Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) 1. Kota Makassar meliputi seluruh kecamatan; 2. Kabupaten Takalar meliputi seluruh Kecamatan. 3. Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan- Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, 1. Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan 2. Jeneponto di Kabupaten Jeneponto 3. Kota Palopo 4. Watampone di Kabupaten Bone 5. Bulukumba di Kabupaten Bulukumba 6. Barru di Kabupaten 7. Barru Kota Parepare 1.Bantaeng di Kabupaten Bantaeng 2.Enrekang di Kabupaten Enrekang 3. Masamba di Kabupaten Luwu utara 4.Belopa di Kabupaten Luwu 5.Malili di Kabupaten Luwu Timur 6.Pinrang di Kabupaten Pinrang 7.Pangkajene di Kabupaten Sidenreng-Rappang 48 Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu; 4. Kabupaten Maros meliputi Kecamatan- Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros baru, Moncongloe, Simbang, Tanra’lili, Tompobulu, dan Turikale. 8.Benteng dan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar 9.Sinjai di Kabupaten Sinjai 10. Watansoppeng di Kabupaten Soppeng 11. Makale di Kabupaten Tana Toraja 12. Rantepao di Kabupaten Toraja Utara 13. Sengkang di Kabupaten Wajo 14. Siwa di Kabupaten Wajo 15. Batu Sitanduk di Kabupaten Luwu 16. Palattae Kabupaten Bone Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022-2041 IV.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan Memperhatikan kebijakan penataan ruang yang diamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan pengembangan wilayah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya yang meliputi: a.