233 Bab VI Penutup Bab ini merupakan penutup pada laporan penelitian yang akan menjelaskan mengenai temuan studi dan kesimpulan dari penelitian. Pada sub-bab selanjutnya akan menjelaskan mengenai kelemahan studi dan saran untuk studi lanjutan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. VI.1 Temuan Studi Setelah melakukan tahapan dalam penelitian, maka didapat beberapa temuan studi yang akan dijabarkan sebagai berikut: Sasaran 1: Kebijakan terkait pemanfaatan dan pengoperasian sistem peringatan dini Hasil analisis kualitatif yang dilakukan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi elemen atau sub-sistem yang diperlukan dalam membangun dan mengoperasikan suatu sistem peringatan dini yang efektif, antara lain dari dasar peraturan, standardisasi, implementasi di dalam dokumen perencanaan dan mekanisme pengoperasian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. • Dari dasar peraturan yang terkait dengan pemanfaatan sistem peringatan dini bencana diketahui bahwa meskipun telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan BNPB mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi dan pengoperasian sistem peringatan dini agar dapat berjalan dengan efektif. Namun, pada implementasinya di tingkat Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta walaupun terdapat beberapa perubahan seperti yang termuat dalam dokumen Peraturan Gubernur yang menjadi acuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPBD Provinsi DKI Jakarta 234 tetapi perubahan tersebut tetap mengakomodir seluruh elemen atau sub- sistem yang diperlukan. Perubahan ini dapat dilihat dari inti pada sistem peringatan dini bencana itu sendiri yang merupakan kegiatan yang dilakukan pada fase pra-bencana khususnya pada tahapan kesiapsiagaan atau preparedness. Aspek ini tidak lagi termuat secara eksplisit dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXXV. Namun, pada elemen pengetahuan tentang risiko telah banyak peningkatan untuk memberikan pemahaman yang tepat salah satunya dengan adanya ruang literasi kebencanaan di BPBD Provinsi DKI Jakarta. • Standardisasi yang mengatur tentang pemanfaatan serta pengoperasian sistem peringatan dini juga telah tersedia sehingga dapat menjadi acuan atau panduan teknis bagi instansi penyelenggara penanggulangan bencana baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Standarisasi yang telah ditetapkan oleh BSN mengatur seluruh elemen atau sub-sistem yang harus ada pada suatu sistem peringatan dini agar dapat berjalan dengan efektif. SNI 8840-1:2019 mengatur pengoperasian sistem peringatan dini secara umum dan SNI 8840- 3:2022 mengatur pengoperasian sistem peringatan dini banjir khususnya banjir yang disebabkan oleh kiriman dari hulu atau fluvial flood. Walaupun belum terdapat standardisasi terkait pengoperasian sistem peringatan dini banjir yang disebabkan oleh hujan lokal atau pluvial flood, pelaksanaannya masih dapat mengacu pada SNI 8840-1:2019. Dari SNI 8840-3:2022 dapat diketahui bahwa pentingnya proses komunikasi risiko untuk meningkatkan efektivitas dari sistem peringatan dini banjir yang dibangun. • Kebijakan di dalam dokumen perencanaan baik dari RPJMD maupun Renstra menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem peringatan dini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya adalah BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi risiko bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 235 Manajemen risiko banjir yang dilakukan memadukan pendekatan mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Komitmen dalam pemanfaatan sistem peringatan dini juga dapat terlihat dari dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem peringatan dini di setiap tahunnya. Fokus lainnya yang termuat dalam dokumen RPJMD adalah peningkatan pengetahuan masyarakat akan bahaya bencana banjir di sekitarnya baik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. • Mekanisme pengoperasian sistem peringatan dini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta walaupun secara tertulis (baik di dokumen peraturan maupun SOP) tidak menyebutkan mengacu pada framework tertentu atau standardisasi dari BSN tetapi dalam pelaksanaannya telah menerapkan seluruh elemen atau sub-sistem yang diperlukan agar suatu sistem peringatan dini dapat berjalan dengan efektif. Keempat elemen atau sub-sistem tersebut tersebar di beberapa bidang dan UPT dalam proses pelaksanaannya sehingga diperlukan SOP yang mengatur secara detail agar tidak terjadi kesalahan baik yang disebabkan oleh petugas maupun kendala dalam koordinasi antar Bidang dan UPT. Setiap Bidang dan UPT melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang risiko baik melalui pelatihan/sosialisasi maupun melalui konten-konten edukatif di platform media sosial yang dikelola oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan elemen pemantauan tanda-tanda bahaya baik Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan UPT berkoordinasi dengan BMKG dan Dinas Sumber Daya Air secara intensif untuk meningkatkan keakuratan informasi peringatan dini. Untuk keperluan diseminasi UPT menggunakan berbagai media atau kanal komunikasi yang populer serta berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk pemanfaatan layanan SMS Blast dan TV Digital. Pada aspek kapasitas respon telah terdapat layanan NTPD Jakarta Siaga 112 yang melayani 236 laporan kegawatdaruratan dari masyarakat selama 24/7. Selain itu juga terdapat petugas P2B / TRC membantu penanggulangan bencana khususnya pada fase tanggap darurat. Sasaran 2: Strategi peningkatan kinerja operasionalisasi sistem peringatan dini banjir Untuk dapat meningkatkan kinerja sistem peringatan dini banjir yang dioperasikan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan analisis SWOT terhadap penerapan 4 (empat) elemen atau sub-sistem yang diperlukan. Berikut merupakan beberapa temuan studi dari sasaran kedua. • Pada elemen pengetahuan tentang risiko diperlukan beberapa perbaikan seperti edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang ancaman bahaya banjir yang semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat pengaruh faktor perubahan iklim, urbanisasi dan faktor lainnya. Peningkatan pemahaman masyarakat ini bukan saja tentang banjir kiriman (fluvial flood) yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat tetapi juga tentang banjir karena hujan lokal (pluvial flood) yang semakin sering terjadi khususnya di kawasan urban atau perkotaan. Pemanfaatan teknologi virtual reality merupakah salah satu pilihan solusi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman serta membentuk persepsi risiko yang benar tentang ancaman bahaya banjir. • Diperlukan pemutakhiran pada SOP diseminasi informasi peringatan dini banjir yang belum secara spesifik mengatur beberapa hal teknis seperti isi pesan, rekomendasi aksi dan lain-lain. Kondisi ini mengakibatkan adanya perbedaan pengoperasian oleh masing-masing personil yang bertugas dalam melakukan diseminasi informasi peringatan dini banjir ke masyarakat. • Pada aspek pemantauan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta dengan BMKG dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI 237 Jakarta memastikan bahwa informasi peringatan dini yang diterima dan disebarluaskan ke masyarakat bersumber dari instansi/lembaga teknis yang memang sesuai kewenangan dan keahliannya. Pertukaran data dalam bentuk teknologi komunikasi API memastikan proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terkendala oleh faktor-faktor non- teknis. • Pada aspek kapasitas respon telah tersedia berbagai dukungan agar proses tanggap darurat dapat berjalan optimal seperti adanya layanan Call Center Jakarta Siaga 112 yang menerima laporan kegawatdaruratan dari masyarakat baik terkait penanganan banjir dan bantuan evakuasi. Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta juga memiliki petugas P2B/TRC di setiap kelurahan sebanyak 267 petugas yang dapat melakukan kegiatan kaji cepat. Pemanfaatan TIK dan GIS dalam aplikasi SIMBA membantu penanganan banjir menjadi lebih efektif dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini ke masyarakat, petugas P2B/TRC dan relawan. 238 VI.2 Kesimpulan Implementasi sistem peringatan dini yang menjadi tanggung-jawab bagi instansi penyelenggara penanggulangan bencana seperti BNPB dan BPBD merupakan salah satu upaya perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Selain itu pemanfaatan sistem peringatan dini juga bertujuan agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan cepat dan efektif. Sistem peringatan dini bencana terbukti dapat mengurangi kerusakan/kerugian serta jatuhnya korban jiwa akibat terjadinya bencana. BPBD sebagai instansi penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat daerah perlu berkoordinasi dengan instansi / lembaga teknis guna mengetahui adanya tanda- tanda ancaman bahaya. Hal ini dikarenakan fungsi BPBB yang berfokus pada fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan PB. Pengoperasian sistem peringatan dini banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan seluruh elemen atau sub-sistem penting dalam sistem peringatan dini yang efektif yang terdiri dari: (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan tanda-tanda bahaya dan peringatan, (3) diseminasi dan komunikasi dan (4) kapasitas respon. Keberhasilan dari sistem peringatan dini bukan saja dipengaruhi oleh bagaimana keseluruhan elemen atau sub-sistem tersebut saling terintegrasi tetapi juga kegagalan pada salah satu elemen saja bisa membuat seluruh proses sistem peringatan dini menjadi tidak optimal dan gagal untuk mengurangi risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sangat erat peranannya dalam 3 dari 4 elemen utama yaitu pada elemen (1) pengetahun tentang risiko, (3) diseminasi dan komunikasi dan (4) kapasitas respon. Sedangkan pada elemen (2) pemantauan tanda-tanda bahaya, BPBD Provinsi DKI Jakarta menggunakan informasi peringatan dini yang diperoleh dari BMKG dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Proses pertukaran data yang dilakukan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga data 239 diterima secara realtime dan tidak lagi terkendala oleh proses koordinasi dan birokrasi. Seluruh proses pada elemen tersebut tersebar pada beberapa Bidang dan UPT sehingga diperlukan adanya koordinasi dan SOP yang mengatur secara detail pelaksanaannya. Pada aspek atau elemen diseminasi dan komunikasi telah terdapat banyak pengembangan dan perbaikan seperti tersedianya peta dalam informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat khususnya yang menggunakan platform media sosial dan website. Dengan adanya informasi lokasi yang diterima oleh masyarakat maka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ancaman bahaya banjir yang dapat terjadi. Informasi peringatan dini yang lengkap tersebut juga disebarluaskan melalui beragam media atau kanal komunikasi sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media atau kanal komunikasi yang beragam ini bertujuan agar kegagalan proses transmisi pada satu media komunikasi masih dapat diantisipasi dengan adanya pesan peringatan dini yang diterima masyarakat melalui media / kanal komunikasi yang lainnya. Hal ini juga telah sesuai dengan rekomendasi dari BSN dalam SNI 8840-1:2019 dan SNI 8840- 3:2022. Selain itu penggunaan media / kanal komunikasi yang beragam ini juga bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat sesuai dengan preferensi media / kanal komunikasi yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Dengan skema ini maka masyarakat memiliki pilihan apakah mau menerima informasi peringatan dini melalui SMS blast, DWS, media sosial, website dan/atau media komunikasi lainnya. Pada aspek atau elemen kapasitas respon telah tersedia layanan NTPD Jakarta Siaga 112 dan Petugas Penanggulangan Bencana (P2B) sebanyak 267 petugas yang tersebar di 267 Kelurahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan kaji cepat saat terjadi bencana banjir. Kegiatan kaji cepat juga dilakukan oleh personil P2B setelah menerima adanya informasi peringatan dini di aplikasi SIMBA. 240 Pemanfaatan teknologi GIS dan TIK dalam aplikasi SIMBA membuat pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi semakin efektif khususnya pada fase penanganan tanggap darurat yang membutuhkan respon yang cepat. Layanan NTPD Jakarta Siaga 112 menjadi pusat komunikasi yang menghubungkan laporan masyarakat ke OPD terkait seperti Damkar, Satpol PP, Dishub, AGD dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan kehandalan sarana dan prasarana pada layanan NTPD Jakarta Siaga 112 termasuk ketersediaan petugas / agent operator Call Center 112 yang dapat menjawab panggilan telepon dari masyarakat baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi bencana seperti banjir. Berdasarkan data historis dapat diketahui bahwa pada saat terjadi bencana banjir jumlah panggilan telepon ke layanan NTPD Jakarta Siaga 112 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diperlukan penambahan petugas / agent operator Call Center 112 guna dapat menjawab panggilan telepon tersebut. Kurangnya jumlah petugas / agent operator dapat menyebabkan panggilan dari masyarakat tidak terjawab dan menyebabkan masyarakat terkendala untuk melaporan kondisi kegawatdaruratan yang sedang dialaminya. VI.3 Rekomendasi atau Saran atas Temuan Penelitian 1. Pembuatan SOP yang memuat isi/format pesan dan detail informasi teknis serta lokasi Dokumen SOP atau panduan teknis bukan hanya memuat prosedur untuk mekanisme pemantauan dan diseminasi pesan peringatan dini banjir, tetapi juga memuat bagaimana isi suatu pesan diformulasikan dan format baku yang digunakan setiap kali ada kegiatan diseminasi peringatan dini banjir. Sehingga isi pesan dan format yang digunakan tidak berbeda-beda antara satu petugas dan petugas yang lainnya. Ketersediaan SOP merupakan suatu keharusan dan merupakan salah satu faktor penting / critical yang memastikan suatu sistem peringatan dini bencana dapat berjalan dengan efektif (Samansiri et al., 2023). 241 2. Pesan peringatan dini Siaga II dan Siaga I harus menunjukkan tingkat bahaya Peringatan dini bencana pada akhirnya bertujuan untuk mengubah sikap masyarakat berdasarkan isi pesan yang diterima. Sehingga isi pesan tersebut harus dapat menggambarkan dampak / bahaya yang akan terjadi kepada masyarakat. Hal ini penting agar persepsi risiko yang dibentuk setelah menerima pesan peringatan dini sesuai dengan tingkatan bahaya / dampak yang mungkin terjadi. 3. Isi pesan pada SMS terhubung pada halaman website BPBD Media / kanal SMS Blast memiliki keunggulan dalam hal jangkauan bila dibandingkan dengan media / kanal lainnya. Namun, SMS Blast memiliki keterbatasan dalam hal jumlah karakter dalam pesan tersebut sehingga isi pesan akan sangat terbatas (maksimal 140 karakter). Oleh karena itu, media / kanal SMS Blast perlu dikombinasikan dengan media / kanal lainnya seperti halaman website. Dimana di dalam pesan SMS tersebut memuat link atau tautan URL ke halaman website BPBD Provinsi DKI Jakarta yang berisi penjelasan lebih rinci akan peringatan dini banjir. VI.4 Kelemahan Studi Dalam proses penyusunan penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan studi diantaranya: 1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) jenis kategori banjir yang dapat terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu banjir yang disebabkan oleh kiriman dari hulu atau disebut dengan fluvial flood dan banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan local atau disebut dengan istilah pluvial flood. Sedangkan banjir yang disebabkan oleh naiknya muka air laut atau disebut banjir rob / coastal flood tidak dibahas di dalam penelitian ini. 242 2. Selain penelitian ini juga melihat karakteristik tiap jenis banjir sebagai suatu bentuk ancaman bahaya yang saling berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain. Sedangkan pada kenyataannya fluvial flood dan pluvial flood dapat terjadi secara bersamaan atau dalam rentang waktu yang dekat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya dan dapat menyebabkan dampak banjir yang lebih besar atau disebut dengan istilah compound flood. Penelitian ini tidak membahas bagaimana pengaruh compound flood tersebut 243 VI.5 Saran Studi Lanjutan Beberapa saran studi lanjutan dapat dilakukan dengan topik penelitian terkait yaitu: 1. Penelitian mengenai bagaimana pengaruh dari compound flood berdampak pada efektivitas sistem peringatan dini banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Penelitian mengenai bagaimana pengaruh penggunaan AI atau artificial intelligence dan machine learning dalam meningkatkan keakuratan informasi peringatan dini banjir. 244 Halaman ini sengaja dikosongkan.