1 1 Bab I Pendahuluan I.1. Latar Belakang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak obyektif yang bersifat kebendaan, artinya besarnya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh ukuran, letak, dan kualitas obyek pajak yang dimilikinya. Sehubungan dengan ukuran, bentuk, dan letak geografis objek pajak, data pendukung berupa peta adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Salah satu fungsi peta dalam manajemen PBB adalah (Suharno 2003 :40) untuk mengidentifikasi letak, ukuran, dan luas objek pajak yang dituangkan dalam peta blok. Penggunaan peta adalah awal yang menentukan dalam proses perpajakan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tepat, pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi, peningkatan tertib administrasi perpajakan, peningkatan penerimaan, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Menyadari pentingnya kedudukan peta di PBB sewajarnyalah terus dilakukan upaya-upaya untuk memudahkan pengelolaan peta PBB skala besar untuk keperluan perpajakan. Pembuatan peta akan menjadi lebih sederhana jika dilakukan di daerah yang tidak luas, karena permukaan bumi dalam lingkup ini bisa dianggap sebagai bidang datar. Untuk wilayah yang relatif luas, prosesnya menjadi tidak sederhana karena permukaan bumi harus diperhitungkan sebagai permukaan yang melengkung. Sudut, luas, arah, bentuk, dan jarak akan terdistorsi ketika diproyeksikan dari suatu permukaan elipsoid ke bidang proyeksi. Untuk memecahkan masalah ini dikembangkanlah metode-metode proyeksi peta. Sistem proyeksi peta dibuat untuk mereduksi sekecil mungkin distorsi tersebut dengan membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu luas, dan menggunakan bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan seperti bidang kerucut dan bidang silinder (Prihandito, 1988). 2 2 Pertimbangan utama yang dijadikan dasar dalam penentuan jenis proyeksi peta ini adalah bahwa distorsi yang mungkin terjadi akibat dari pemilihan jenis proyeksi peta tertentu harus minimal dan mudah untuk diperhitungkan, sehingga kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperkecil. Untuk itu, pemilihan jenis proyeksi peta tersebut harus disesuaikan pula dengan lokasi daerah pemetaan, sehingga dapat memperkecil distorsi. Penggunaan sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) yang membagi wilayah dalam zone-zone menyebabkan kesulitan dalam hal penggabungan peta – peta yang berkoordinat lokal dalam hal ini diperlukan transformasi koordinat. Penggabungan peta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) skala besar dengan transformasi koordinat masih menghasilkan residu yang besar , hal ini terlihat dari visualisasi secara grafis untuk peta skala 1 : 1.000 dalam koordinat UTM masih terdapat pertampalan yang melebihi dari toleransi peta skala 1 : 1.000 (Cahyo, 2003). Dalam rangka pengelolaan peta PBB skala besar untuk wilayah seluruh Indonesia dalam kaitannya dengan penggunaan proyeksi peta yang memberikan luasan suatu objek pajak lebih tepat dan sehubungan dengan kegiataan pemetaan PBB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) tertanggal 20 Desember 2000, untuk pembuatan peta PBB menggunakan sistem proyeksi UTM dan tidak ditemukan kajian teknis yang mendasari pertimbangan pemilihan sistem proyeksi ini bagi kepentingan pemetaaan PBB, perlu dilakukan penelitian mengenai sistem proyeksi Silinder Normal Konform Memotong (SNKM) untuk penghitungan luas pada peta PBB skala besar. 3 3 I.2. Perumusan Masalah 1. Apakah sistem proyeksi SNKM dapat memberikan kemudahan dalam rangka pengelolaan peta PBB skala besar seluruh Indonesia . 2. Apakah sistem proyeksi SNKM memenuhi toleransi dalam penghitungan luas pada peta PBB skala besar. Toleransi perbedaan luas objek dengan luas sebenarnya dalam hal ini luas di elipsoid sebesar + 10 % . I.3. Maksud dan Tujuan Maksud penelitian ini adalah merancang sistem proyeksi peta baru untuk pemetaan peta PBB skala besar wilayah Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan dalam rangka pengelolaan peta PBB skala besar wilayah Indonesia yang memenuhi toleransi perbedaan luas yang telah ditetapkan. I.4. Hipotesis Dengan sistem proyeksi SKNM memberikan kemudahan dalam rangka pengelolaan peta PBB skala besar untuk wilayah Indonesia dan memenuhi toleransi perbedaan luas yang telah ditetapkan. I.5. Metodologi Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: I.5.1. Persiapan Pada tahapan ini dilakukan studi literatur tentang Sistem Proyeksi UTM dan Sistem Proyeksi SNKM dan karakteristiknya serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan sistem proyeksi UTM khususnya dalam pembuatan peta PBB skala besar.