55 Bab IV Gambaran Umum Wilayah Studi Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Sumedang, gambaran Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia, Gambaran Umum Kasus kesejahteraan sosial dan permasalahan Stunting di Kabupaten Sumedang IV.1 Gambaran Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Sumedang Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034’46,18’’-7000’56,25’’ Lintang Selatan dan 107001’45,63’’- 108012’59,04’’ Bujur Timur. Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang Gambar IV. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang 56 Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: a) Sebelah Utara: Kabupaten Indramayu b) Sebelah Timur: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya c) Sebelah Barat: Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung d) Sebelah Selatan: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Sumedang sebagian besar terdiri dari perbukitan dan pegunungan, kecuali sebagian kecil di bagian utara. Titik terendahnya berada pada ketinggian 26 meter di atas permukaan laut, sementara titik tertingginya adalah puncak Gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang tahun 2018 hingga 2038, luas wilayah kabupaten ini adalah 155.872 hektar. Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 26 distrik, yang selanjutnya terdiri dari 270 desa dan 7 kawasan perkotaan. Kecamatan Jatigede memiliki luas wilayah terluas, mencakup sekitar 7,31% dari total wilayah kabupaten, sementara Kecamatan Cisarua merupakan wilayah terkecil dengan luas hanya 0,93%. Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 1.187.620 jiwa yang terdiri atas 585.251 jiwa penduduk laki-laki dan 574.095 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 hasil Sensus Penduduk (SP2010), penduduk Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1.02. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2023) 57 IV.2 Gambaran Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tujuan utama setiap daerah adalah mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi bagi penduduknya. Namun, penting bahwa manfaat ini dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Dalam hal ini, pemerataan dan keadilan memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mencapai Rp37,250 triliun, meningkat sebesar Rp1,76 triliun atau sekitar 4,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan pada tahun 2021 mencapai Rp24,415 triliun, meningkat sebesar 3,17% dari tahun sebelumnya. Grafik perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022) Gambar IV. 2 Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2021 (triliun rupiah) 58 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami percepatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,12% akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,17%. Meskipun pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar yang disajikan di bawah ini. Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022) Gambar IV. 3 Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (persen) PDRB per kapita Kabupaten Sumedang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2021. Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Sumedang mencapai Rp32,13 juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Sumedang dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih lebih rendah daripada PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp45,3 juta. Grafik di bawah ini menggambarkan perbandingan PDRB per kapita antara Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat. 59 Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022) Gambar IV. 4 Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2021 (juta rupiah) Dari segi kemiskinan, seseorang dianggap berada dalam kondisi kemiskinan ketika tidak mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Jika melihat Grafik 2.9, pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Sumedang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang masih lebih rendah daripada tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum. Dengan kata lain, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Sumedang masih rendah atau berada di bawah garis kemiskinan. 60 Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2022) Gambar IV. 5 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (rupiah) Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang mencapai 10,71%, naik sekitar 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin diperkirakan sekitar 126 ribu jiwa. Dari tahun 2016 hingga 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. Namun, sejak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, persentase penduduk miskin terus meningkat, sehingga tingkat kemiskinan kembali mencapai angka 10%. 61 Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2022) Gambar IV. 6 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2021 IV.3 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang IPM merupakan indeks yang mengukur keseluruhan pencapaian pembangunan non-fisik suatu daerah, yang meliputi dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau penduduk. Penggunaan IPM memberikan beberapa manfaat, antara lain: IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau penduduk. IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah atau negara, sehingga memungkinkan pembandingan antara daerah atau negara yang berbeda. IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu faktor penentu dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan pendanaan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat. 62 Perhitungan IPM melibatkan beberapa komponen, seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah, dan pengeluaran per kapita. Data mengenai komponen-komponen IPM tersebut disajikan dalam tabel yang terlampir. Tabel IV. 1 Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 – 2021 Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2022) AHH Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mencapai 72,62 tahun, menunjukkan peningkatan sebesar 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Sumedang masih lebih rendah daripada AHH Provinsi Jawa Barat yang mencapai 73,23 tahun pada tahun 2021. Kenaikan AHH ini dapat diatribusikan kepada perbaikan status kesehatan masyarakat dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan. HLS Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.