Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 2011

PEMODELAN PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

MODELING OF CORELATION STRENGTHENING OF PLANNING AND BUDGETING SYSTEMS FOR SETTLEMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SETTLEMENTS

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:21
Oleh : YUKE RATNAWULAN (NIM : 24009036); Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI, S2 - Development Studies
Dibuat : 2011, dengan 9 file

Keyword : perencanaan, penganggaran, pembangunan, infrastruktur permukiman.

Perubahan paradigma pembangunan nasional, yang semula sentralistik menjadi desentralistik, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.

Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasinegosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan

spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/ Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Tesis ini disusun dengan tujuan membangun model penguatan korelasi antara sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur permukiman di

tingkat Pusat, agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyusunan model solusi dilakukan dengan menggunakan teori sistem, melihat keterkaitan antar variabel pada sistem perencanaan dan penganggaran, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul pada sistem. Dari persoalan tersebut, kemudian diformulasikan variabel-variabel tambahan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi kekuatan dan peluang dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur pemerintah adalah (i) adanya memorandum program sebagai komitmen pembangunan bersama, (ii) semakin baiknya kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, (iii) sudah terbangunnya jejaring Satgas di berbagai tingkat pemerintahan, (iv) semakin banyaknya forum/komunitas di masyarakat yang peduli mengenai perencanaan dan penganggaran, (v) adanya reformasi penganggaran melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, kerangka pembangunan jangka menengah, dan

penganggaran terpadu, (vi) terbukanya sumber-sumber pembiayaan lain yang berupa hibah/bantuan teknis lembaga donor, atau kerjasama dengan investor, serta (vii) semakin terbukanya akses komunikasi dengan pilihan yang beragam. Sedangkan kelemahan dan ancaman yang menjadi hambatan penyelenggaran perencanaan dan penganggaran infrastruktur adalah (i) masih lemahnya landasan hukum penyusunan RPJIM, (ii) kuatnya politik anggaran dalam penentuan APBN, (iii) seringnya mutasi pejabat yang mengganggu kinerja perencanaan dan penganggaran, (iv) kuatnya peran legisliatif dalam penentuan anggaran

pembangunan, (v) masih terbatasnya kapasitas SDM pada implementasi perencanaan dan penganggaran, (vi) terbatasnya sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, (vii) masih kuatnya ego otonomi daerah, serta (viii) luasnya NKRI dengan kondisi geografis dan kebudayaan yang beragam.

Tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kualitas rencana dan anggaran pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur permukiman.

Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap awal dari proses pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pada rencana dan anggaran diharapkan dapat pula meningkatkan kualitas hasil pembangunan, agar implementasi hasil pembangunan tersebut dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI, Editor: Alice Diniarti