Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 1999

EVALUASI KONSEP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA DALAM RANGKA MENGHADAPI DESENTRALISASI

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:15
Oleh : Sriningsih Badarulzaman (NIM 255 96 022), S2 - Development Studies
Dibuat : 1999-10-00, dengan 8 file

Keyword : Information system, SIM-PK, GIS, Spatial Planning.
Kepala Subjek : Area Planning

Abstrak :


Tata ruang merupakan suatu hal yang mendasari pengelolaan pembangunan kota. Dalam setiap proses perencanaan diperlukan data dan informasi mengenai kondisi kota kini dan yang diinginkan.


Departemen Pekerjaan Umum yang salah satu tugasnya adalah melakukan penataan wilayah, penataan perkotaan dan pedesaan telah berupaya melengkapi perangkatnya dengan menyusun Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Kota (SIM-PK) yang dirancang mengacu kepada UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang menjelaskan adanya hirarki dalam proses penataan ruang.


SIM-PK ini, dioperasikan secara komputerisasi dengan menggunakan geographical information system (GIS) dan mengikutsertakan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen lain dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota. Mengingat sistem ini akan diberlakukan secara luas, dirasakan perlu untuk melakukan suatu kajian terhadap kesiapan penerapan sistem ini.


Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi kabupaten/kota untuk mengurus kebutuhannya secara meluas (otonomi daerah), maka perlu ditinjau pengaruhnya terhadap penerapan SIM-PK ini.


Dengan menggunakan SIMPK secara terintegrasi maka akan diperoleh gambaran kondisi kota-kota di kabupaten, di propinsi dan di tingkat nasional, dengan demikian dapat dilakukan penataan ruang yang lebih efisien dan efektif yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan kota.


Status dari SIMPK saat ini masih belum resmi diberlakukan dan untuk mengetahui kesiapan di lapangan telah dilakukan tinjauan di 17 propinsi melalui diskusi yang dilakukan dalam forum deseminasi. Tinjauan tersebut menunjukkan beberapa syarat yang masih perlu dipenuhi sebelum sistem ini diterapkan secara resmi , yaitu :


-Perlu dilakukan pemantapan dalam penyiapan kondisi dilapangan.


-Perlu adanya standarisasi data yang bersifat nasional , agar dapat dilakukan proses secara terintegrasi.


Perlu diberlakukan prosedur dan mekanisme SIMPK secara nasional yang disepakati oleh seluruh pihak terkait untuk memperoleh hasil yang optimal.

Deskripsi Alternatif :

Abstract :


Spatial planning is a base for urban development management. All of planning processes needs information on existing and aimed conditions of the city.


Ministry of Public Work, which one of its tasks is regional , urban and rural management , has established Urban Development Management Information System /UDMIS (Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Kota /SIM-PK) UDMIS is designed based on the Regulation No. 24 / 1992 about Spatial Planning which explains the hierarchy in the planning process.


UDMIS is operated by using computer and geographical information system (GIS) and involving many institutions in Ministry of Public Work and the other ministries in the level of central, province and local government. Because of the system will be utilized in many levels of government and inter ministries, a study on reliability of UDMIS is required.


In line with the Regulation No. 22/1999, which gives more autonomy for the local government, this study also evaluated the influence of the Regulation No. 22/1999 in applying UDMIS.


Integrated UDMIS, which describes the conditions of each city in district, province and national levels, can be used to make spatial planning more efficient and effective and further can be used as a guidance for city development.


The status of UDMIS now is not yet implemented and this study evaluated the readiness of the stakeholders in implementing UDMIS in 17 provinces, by analyzing the discussion results on dissemination forums on UDMIS in all 17 provinces. The evaluation shows that some conditions should be made before UDMIS is formally implemented, i.e :


- It needs further test and improvement to ensure the reliability of the system


- It needs national standardization of data so that the data processing can be integrated.


It needs national procedure and mechanism of UDMIS implementation which is approved by stakeholders to reach the optimum results.

Copyrights : Copyright (c) 1999 by School of Architecture, Planning and Policy Development. Information Dissemination Right @2008 ITB Central Library, Jl. Ganesha 10 Bandung,40132, Indonesia. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author to ITB Central Library in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing 1 : Widjajono Partowidagdo, Dr. Ir.


    Pembimbing 2 : Son Diamar, Dr. Ir.


    Scanner : Novian Kurniawan
    , Editor: Novian Kurniawan

File PDF...